Penguatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Data Strategis di Kota Sorong
Kota Sorong terus memperkuat kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam pengelolaan data strategis. Hal ini dilakukan sebagai persiapan awal untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yang akan menjadi momen penting dalam mendata seluruh unit usaha di wilayah tersebut.
Penguatan sinergi ini ditandai dengan sosialisasi indikator strategis dan SE2026, yang digelar di Ruang Rapat BPS Kota Sorong pada Rabu (24/9/2025). Acara tersebut turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong Ruddy Laku, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong Thamrin Tajuddin, serta Kepala BPS Kota Sorong Rumilah Natratilova.
Tujuan Sensus Ekonomi 2026
Kepala BPS Kota Sorong Rumilah Natratilova menjelaskan bahwa SE2026 dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi komprehensif mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merencanakan pembangunan secara lebih efektif.
Saat ini, BPS sedang mempercepat proses digitalisasi data di tingkat kelurahan. Hal ini dilakukan karena masih banyak wilayah yang menggunakan sistem manual. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan dan Program Desa Cantik yang sedang berlangsung di Kelurahan Malawei.
Pentingnya Koordinasi dalam Pengumpulan Data
Untuk menjaga kualitas data, petugas BPS diwajibkan berkoordinasi dengan kelurahan dan distrik saat melakukan survei. Langkah ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat lebih akurat dan relevan.
Plt. Sekda Kota Sorong Ruddy Laku menegaskan dukungan penuh dari Pemkot terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh BPS. Ia menekankan bahwa data akurat merupakan cerminan kondisi riil masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.
Ruddy juga mengusulkan agar pada tahun 2026, Pemkot memprogramkan pengadaan jaringan internet di kelurahan-kelurahan prioritas. Ini dilakukan untuk mendukung proses digitalisasi data. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diminta aktif dalam pembinaan dan pendukung pengumpulan data oleh BPS.
Kolaborasi dengan Kelurahan dalam Mendata Pelaku Usaha
Selain itu, Pemkot Sorong juga bekerja sama dengan kelurahan untuk mendata pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar. Tujuannya adalah untuk memantau tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Sorong Novi Andy Dwi Setyawan menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan data sektoral, mengidentifikasi tantangan, serta mendorong pemanfaatan data statistik dalam pembangunan. Ia menekankan bahwa kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan sangat krusial untuk menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi.
Struktur Ekonomi Kota Sorong
Berdasarkan struktur ekonomi Kota Sorong, sektor perdagangan menyumbang kontribusi terbesar sebesar 22,89 persen, diikuti oleh konstruksi (15,54 persen), dan administrasi pemerintahan umum (11,85 persen). Sementara itu, konsumsi rumah tangga mendominasi dengan kontribusi sebesar 62,76 persen terhadap perekonomian daerah.
Tantangan dalam Pengelolaan Data
Meskipun demikian, pengelolaan data di Kota Sorong masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah duplikasi data antarinstansi, kualitas data yang belum merata, rendahnya pemanfaatan data dalam kebijakan, serta koordinasi yang terbatas.
Fokus Ke Depan dalam Pengembangan Data
Ke depan, fokus pengembangan data akan difokuskan pada digitalisasi dan integrasi data, pembangunan dashboard data daerah, pelaporan real-time, serta penguatan kolaborasi antar sektor. Komitmen ini diperkuat dengan penegasan peran: PD sebagai produsen data, Dinas Kominfo sebagai walidata, dan BPS sebagai pembina data.
Sinergi antara BPS dan Pemkot Sorong diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan data yang lebih baik. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!