Ekonomi Kalsel Naik 5,39%, UMKM Tetap Dilindungi Saat Optimalisasi Pajak

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Kinerja APBN di Kalimantan Selatan pada Bulan Agustus 2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan kembali mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel, Kota Banjarmasin. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi transparan terkait pengelolaan fiskal, ekonomi, dan pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan.

Penerimaan Pajak Hingga Agustus 2025

Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, menjelaskan bahwa penerimaan pajak hingga Agustus 2025 mencapai Rp6,55 triliun atau sebesar 32,15% dari target yang ditetapkan. Meskipun demikian, angka ini mengalami kontraksi sebesar 38,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut rinciannya:

  • Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas: Rp4,66 triliun dengan penurunan sebesar 17,88%.
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Rp179,16 miliar dengan penurunan 55,16%.
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Rp1,15 triliun dengan kontraksi 73,71% akibat tingginya jumlah restitusi di awal tahun.
  • Pajak Lainnya: Rp563,25 miliar yang justru tumbuh signifikan sebesar 11.860,89% dibanding tahun lalu.

Tanggapan Terhadap Keresahan Masyarakat

Syamsinar menanggapi kekhawatiran masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terkait program pemerintah dalam menertibkan shadow economy. Ia menegaskan bahwa UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku.

“Yang dimaksud shadow economy adalah usaha dengan omzet di atas Rp500 juta setahun tapi belum terdaftar pajak, perdagangan bernilai tinggi yang belum dilaporkan, serta sektor besar yang belum masuk sistem administrasi pajak. Jadi bukan UMKM kecil,” ujarnya.

Pelaporan SPT Tahunan Mulai 2026

Mulai awal 2026, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 akan dilakukan melalui sistem Coretax. Wajib pajak perlu mengaktivasi akun dan membuat Kode Otorisasi sebelum melakukan pelaporan.

Kinerja Ekonomi Kalimantan Selatan

Perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,39% (yoy) pada Triwulan II 2025, lebih tinggi dari nasional yang hanya 5,12%. Kalsel juga menjadi kontributor terbesar di regional Kalimantan dengan sumbangan 15,96% terhadap total ekonomi.

  • Sektor industri pengolahan tumbuh paling tinggi sebesar 17,75%.
  • Sektor pertambangan tetap mendominasi dengan pangsa 27,05%.
  • Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,51% dan menyumbang 44,03% PDRB.

Stabilitas Harga dan Inflasi

Stabilitas harga pun terjaga. Inflasi berada di level -0,16% (mtm) atau 2,68% (yoy), lebih rendah dari nasional. Deflasi dipengaruhi oleh turunnya harga bawang merah, daging ayam ras, dan ikan gabus.

Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN

Hingga 31 Agustus 2025, realisasi pendapatan APBN di Kalsel mencapai Rp8,31 triliun (37,68% dari target Rp22,05 triliun). Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan berkontribusi 78,8%, Bea Cukai 7,5%, dan PNBP 13,7%.

Dari sisi belanja, APBN Kalsel sudah terealisasi Rp25,51 triliun atau 61,46% dari pagu Rp41,5 triliun. Belanja ini terdiri dari:

  • Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp4,94 triliun (48%).
  • Transfer ke Daerah (TKD): Rp20,56 triliun (65,91%).

TKD masih mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 80,62%. Kota Banjarbaru mencatat penyaluran tertinggi (69,54%), sedangkan Kabupaten Kotabaru terendah (62,89%).

Publikasi ALCo ini rutin dilakukan setiap bulan untuk memberikan informasi transparan mengenai kinerja fiskal, ekonomi, dan pembangunan di Kalimantan Selatan.