Erick Thohir Bocorkan Strategi Pengurangan Beban KAI dalam Proyek Whoosh

Penanganan Beban Kereta Cepat Whoosh oleh Pemerintah

Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi terkait skema pembagian beban antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan pihak lain dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa KAI akan hanya bertanggung jawab atas aspek operasional kereta api, sementara tanggung jawab pembangunan prasarana seperti rel dan stasiun akan ditanggung oleh pemerintah.

Erick menegaskan bahwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, fasilitas pendukung dari proyek ini akan menjadi milik pemerintah. Sementara itu, seluruh operasional kereta api akan dipegang oleh KAI. Hal ini dilakukan agar beban finansial yang berat tidak sepenuhnya terbebani oleh perusahaan pelat merah tersebut.

Negosiasi Ulang dengan Konsorsium Tiongkok

Sebagai informasi, Kereta Cepat Whoosh dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Perusahaan ini merupakan konsorsium antara pihak Indonesia dan Tiongkok. Konsorsium Indonesia terdiri dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang memiliki 60 persen saham. Sementara itu, konsorsium Tiongkok, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, memiliki 40 persen saham.

PSBI sendiri terdiri dari empat BUMN, yaitu KAI, WIKA, Jasa Marga, dan PTPN VIII. Dari total kepemilikan saham PSBI, KAI memiliki 51,37 persen. Pada semester pertama tahun 2025, KCIC mencatatkan kerugian hingga Rp1,6 triliun. Sebagian besar kerugian ini dirasakan oleh KAI sebagai pemegang saham mayoritas, dengan penyerapan kerugian sebesar Rp1,42 triliun.

Dalam konteks pembagian beban antara sarana dan prasarana, Erick menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan negosiasi ulang dengan konsorsium Tiongkok. Namun, ia juga menegaskan bahwa proses negosiasi ini tidak akan dikomandoi langsung oleh Kementerian BUMN.

Peran Kementerian Perhubungan dalam Proses Negosiasi

Erick menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki peran utama dalam hal teknis transportasi kereta api, termasuk izin dan regulasi operasi Kereta Cepat Whoosh. Oleh karena itu, negosiasi ulang dengan konsorsium Tiongkok akan dilakukan oleh instansi terkait, bukan oleh Kementerian BUMN.

Peran Danantara dalam Restrukturisasi Utang

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyampaikan bahwa pihaknya akan mencari solusi untuk utang yang sangat besar dari proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia menekankan pentingnya menemukan solusi jangka panjang yang komprehensif agar tidak mengganggu kinerja KAI di masa depan.

Dony menjelaskan bahwa restrukturisasi utang ini masuk dalam 22 program yang akan diselesaikan oleh Danantara dalam lima bulan ke depan. Solusi yang ditawarkan masih dalam bentuk alternatif, dan akan disampaikan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan.

Masalah Tiket dan Pelunasan Utang

Beberapa isu muncul terkait pengembalian tiket penumpang dan kemungkinan gratisnya reschedule tiket. Selain itu, ada pula informasi bahwa pelunasan utang bukan menjadi opsi utama dalam menyelesaikan masalah utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Dony menegaskan bahwa solusi yang diberikan harus tetap memperhatikan keberlanjutan operasional KAI.

Dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi proyek Kereta Cepat Whoosh serta menjaga kinerja KAI secara keseluruhan.