Momentum Diplomasi untuk Penguatan Ekonomi Nasional
Setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), pada 23 September lalu, berbagai pihak mulai melihat potensi yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), yang menilai bahwa momentum ini menjadi kesempatan emas untuk memperkuat perekonomian nasional.
Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Ekonomi Kadin, Aviliani, menjelaskan bahwa pidato Presiden Prabowo di panggung internasional memiliki potensi besar dalam menarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Ia menilai bahwa Indonesia kini berada pada posisi strategis sebagai negara berkembang dengan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi. “Memang Pak Prabowo sekarang di mata dunia itu sangat diperhitungkan. Ini sebenarnya adalah momentum baik, kalau orang sudah dipercaya, itu mau minta apa saja pasti bisa,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam ilmu.onlinePolicy Dialogue bertajuk Presiden Prabowo di Panggung PBB: Apa Pentingnya? yang digelar di Kantor ilmu.online, Blok M, Jakarta Selatan pada Rabu (24/9).
Namun, Aviliani menekankan bahwa keberhasilan di kancah internasional harus diimbangi dengan kesiapan domestik. Berikut beberapa poin utama yang disampaikan oleh Kadin sebagai pekerjaan rumah pemerintah:
Reformasi Birokrasi
Aspek birokrasi dan perizinan berusaha dinilai sebagai faktor krusial dalam memaksimalkan peluang ekonomi. Birokrasi yang lambat dan prosedur yang rumit masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia dalam menghadapi peluang ekonomi domestik maupun global.
Aviliani menyatakan bahwa jika investor masuk ke Indonesia, mereka tidak boleh menghadapi banyak persoalan. “Jangan sampai sudah dipercaya, ketika investor masuk ke Indonesia, banyak persoalan yang mereka akhirnya tidak jadi. Birokrasi ini menjadi masalah dari tahun ke tahun,” katanya.
Ia menilai bahwa momentum saat ini perlu dibarengi dengan upaya reformasi birokrasi guna menangkap peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. “Apakah bisa (Indonesia) tumbuh 8%? Sebenarnya bisa, hanya saja kita harus tahu investasi apa yang mau kita prioritaskan,” ujarnya.
Selain itu, Aviliani juga mendorong pemerintah untuk mempermudah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan investasi. Ia menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekarang cenderung memperlambat kinerja investasi BUMN saat ini.
“Dengan adanya Danantara, keterlibatan BUMN sekarang itu jadi sangat lambat untuk berinvestasi. Karena semuanya harus lewat Danantara, jadi birokrasinya jadi lebih panjang,” kata Aviliani. Ia menilai, BUMN idealnya tetap diberi ruang untuk berinvestasi secara mandiri meski telah ada Danantara.
Perkuat Daya Beli Masyarakat
Kadin juga mendorong pemerintah agar lebih agresif dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi domestik dan daya beli masyarakat. Aviliani menilai pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang langsung meningkatkan konsumsi, seperti rencana penurunan pajak.
“Kemarin Menteri Keuangan bilang mau menurunkan pajak. Kami mendukung karena paling tidak membantu dalam jangka pendek,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa persoalan daya beli masyarakat merupakan masalah utama sehingga pemerintah perlu memberikan kebijakan stimulus lanjutan untuk jangka menengah panjang.
Beri Ruang Swasta
Aviliani mendorong agar pemerintah dapat memperluas keterlibatan sektor swasta kedepannya. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat nantinya jika pemerintah melibatkan lebih banyak swasta dalam proyek-proyek pemerintah.
Menurutnya, sejauh ini pertumbuhan ekonomi domestik cenderung disokong oleh swasta, BUMN, dan usaha kecil dan menengah (UKM). “Saya lihat 10 tahun lalu swasta kurang dilibatkan, sekarang ini saya rasa kalau Pak Prabowo banyak melibatkan swasta akan lebih cepat lagi pertumbuhannya,” ujarnya.
Perluas Insentif
Lebih jauh, Kadin berharap pemerintah dapat merilis insentif teranyar untuk BUMN, swasta, dan UKM agar investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Menurut Aviliani, upaya pertumbuhan ekonomi harus digerakkan bersama oleh swasta, BUMN, dan UKM yang perlu mendapat insentif agar mau memancing minat berinvestasi lebih besar. “Oleh karena itu sistem insentif mungkin juga perlu diberlakukan untuk tiga pihak ini,” ujarnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!