Keputusan Pemerintah Menahan Kenaikan Cukai Rokok hingga Tahun 2026
Pemerintah telah memutuskan untuk menahan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok hingga tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah adanya pertemuan antara Menteri Keuangan dengan perwakilan asosiasi industri tembakau. Langkah ini dinilai sebagai langkah strategis yang seimbang antara kepentingan negara dan industri.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Ia menilai bahwa kebijakan ini dapat melindungi tenaga kerja, meredam peredaran rokok ilegal, serta menjaga penerimaan negara. Menurutnya, industri hasil tembakau adalah penyumbang terbesar cukai negara, namun saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan seperti penurunan volume produksi, maraknya rokok ilegal, serta penurunan serapan tenaga kerja.
"Menahan kenaikan CHT dapat menekan pergeseran konsumsi ke produk ilegal dan menjaga basis penerimaan negara yang stabil," ujarnya kepada wartawan pada Sabtu (27/9/2025). Ia menambahkan bahwa moratorium selama tiga tahun akan memberi ruang bagi industri untuk bernapas, serta menjadi bagian dari kebijakan win-win solution yang juga menguntungkan bagi negara.
Dengan demikian, menahan kenaikan CHT dapat menjadi strategi win-win, di mana penerimaan negara tetap terjaga karena tidak ada lonjakan rokok ilegal, dan industri mendapat ruang bernapas.
Dampak Positif dari Moratorium Kenaikan CHT
Terpisah, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi menegaskan pentingnya kepastian kebijakan moratorium kenaikan CHT selama tiga tahun ke depan. Ia menilai bahwa kebijakan penundaan kenaikan cukai dan harga jual eceran selama tiga tahun ke depan sangat berarti dalam pemulihan sektor padat karya.
Benny menjelaskan bahwa industri ini sudah mengalami kenaikan cukai lebih dari 65 persen dalam lima tahun terakhir. "Moratorium kenaikan cukai dan harga jual eceran selama tiga tahun ke depan akan sangat berarti dalam pemulihan sektor hasil tembakau yang sudah dikenakan kenaikan cukai lebih dari 65 persen dalam lima tahun terakhir," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa jika industri tembakau dapat pulih, dampak positif akan dirasakan secara luas. Mulai dari penerimaan negara yang terjaga dan meningkat, penyerapan tenaga kerja, hingga terciptanya kesejahteraan petani.
"Apabila sektor hasil tembakau ini pulih akan memberikan dampak pada penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, termasuk peningkatan kesejahteraan petani," tegas Benny.
Peran Industri Tembakau dalam Ekonomi Nasional
Industri tembakau memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Selain sebagai sumber pendapatan negara melalui cukai, sektor ini juga berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya moratorium kenaikan cukai, diharapkan industri dapat kembali bangkit dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi maraknya peredaran rokok ilegal. Dengan menahan kenaikan cukai, konsumen tidak akan beralih ke produk ilegal yang lebih murah, sehingga penerimaan negara tetap terjaga.
Pemerintah dan industri tembakau sepakat bahwa langkah ini merupakan solusi jangka panjang yang bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan begitu, sektor ini dapat terus berkembang tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!