Wajib Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyoroti pentingnya penanganan serius terhadap kejadian keracunan massal yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dari Badan Gizi Nasional (BGN) atas peristiwa tersebut, mengingat kasus ini telah terjadi di berbagai daerah.
Dasco menyampaikan rasa prihatinnya terhadap situasi yang sedang terjadi. “Kami turut prihatin terhadap kejadian-kejadian MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Kami meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).
Ia juga menyarankan agar aparat penegak hukum melakukan investigasi lapangan untuk mendalami penyebab kejadian tersebut dan mengklasifikasikan apakah keracunan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau ada unsur sengaja. “Untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja,” tambahnya.
Sebagai legislator, Dasco memberi waktu pada BGN untuk melakukan evaluasi agar program MBG dapat berjalan dengan baik. Namun, ia menyerahkan pemantauan kasus ini kepada Komisi IX DPR, yang bertanggung jawab atas isu kesehatan dan pangan.
“Komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Kasus Keracunan di Bandung Barat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menelan korban. Teranyar, ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengalami keracunan. Dinas Kesehatan Bandung Barat mencatat data per Rabu (24/9) sore korban keracunan mencapai 842 orang.
“Total korban keracunan sebanyak 842 orang. Data terakhir pada pukul 16.24 WIB,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N Sukandar, di posko kesehatan Kantor Kecamatan Cipongkor, Rabu (24/9) malam.
Atas peristiwa ini, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat penanganan. “Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB supaya penangannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu,” ujar Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di Bandung Barat, Selasa (23/9).
Jeje juga menyebut bahwa Sekolah Pengolahan Pangan dan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut telah ditutup sementara. Pemkab Bandung Barat juga akan mengevaluasi secara menyeluruh 85 dapur lainnya yang ada di wilayah Bandung Barat, yang diakui Jeje belum seluruhnya memiliki sertifikasi sehat.
“Semuanya tetap kita evaluasi karena data yang saya dapat, 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi. Yang kita stop saat ini baru dapur di Cipongkor,” tambah Jeje.
Langkah Penanganan dan Evaluasi
Pemerintah setempat menegaskan bahwa tindakan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keselamatan dan kualitas program MBG. Hal ini menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Selain itu, masyarakat dan lembaga terkait diminta untuk terus memantau pelaksanaan program ini. Dengan adanya evaluasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!