Harga Murah, Bahlil Umumkan Divestasi Freeport di Atas 10%

Pemerintah Indonesia Berencana Tingkatkan Kepemilikan Saham di Freeport Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) yang melebihi 10%. Hal ini diungkapkan setelah melalui proses negosiasi yang sedang berlangsung. Awalnya, pemerintah berencana untuk menambah kepemilikan saham sebesar 10% melalui holding pertambangan MIND ID. Namun, kini terdapat kemungkinan peningkatan yang lebih besar.

Bahlil mengatakan bahwa dalam pembicaraan terbaru, ada potensi bahwa jumlah saham yang akan diperoleh pemerintah bisa lebih dari 10%. Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan komunikasi intensif dan percepatan terkait rencana divestasi saham tersebut. Jika semua proses selesai dengan baik, maka pemerintah akan mempertimbangkan kelanjutan dari kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Selain itu, Bahlil menjelaskan bahwa biaya untuk membeli tambahan 10% saham tersebut tergolong sangat murah. Hal ini dikarenakan valuasi aset yang dinilai cukup rendah. Ia menekankan bahwa nilai buku dari aset tersebut sangat tipis, sehingga biaya pembelian menjadi lebih terjangkau.

Ia juga menegaskan bahwa penambahan saham Indonesia atas Freeport sebentar lagi akan selesai. Dengan demikian, pemerintah akan segera mewujudkan rencana tersebut.

Saat ini, Indonesia memiliki kepemilikan saham sebesar 51,23% atas Freeport Indonesia melalui MIND ID, sementara sisanya sebesar 48,77% dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX). Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia berlaku hingga tahun 2041.

Sebelumnya, Bahlil pernah menyampaikan bahwa biaya untuk penambahan saham tersebut direncanakan bisa gratis atau tanpa biaya sama sekali. Ia menyatakan bahwa jika ada biaya, maka jumlahnya akan sangat kecil.

Di sisi lain, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas menyampaikan bahwa jika kepemilikan saham sebesar 10% berhasil dilakukan oleh Indonesia, maka akan ada manfaat yang lebih besar. Ia menekankan bahwa jika pengembangan saham dapat dilanjutkan hingga tahun 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat ekonomi akan terus berlanjut.

Beberapa pihak berharap bahwa peningkatan kepemilikan saham ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi pemerintah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta memperkuat posisi Indonesia dalam industri pertambangan global. Dengan adanya peningkatan kepemilikan saham, diharapkan pula dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan investasi di daerah-daerah yang terkait dengan operasional Freeport Indonesia.

Proses negosiasi ini juga menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional, tetapi juga pada stabilitas lingkungan dan sosial di sekitar wilayah pertambangan.