Kesadaran akan Bahaya Rokok Kretek Tangan (SKT)
Pemerintah Indonesia diingatkan oleh Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) untuk segera menerapkan kebijakan cukai yang adil terhadap seluruh jenis produk rokok. Menurut laporan terbaru dari lembaga ini, pemerintah telah memberikan tarif cukai yang lebih rendah bagi sigaret kretek tangan (SKT), sebuah kebijakan yang dinilai tidak adil terhadap dua jenis rokok lainnya.
CISDI menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis rokok yang umum diproduksi di Indonesia, yaitu sigaret kretek tangan (SKT), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek mesin (SKM). Perbedaan utama antara SKT dan SKM adalah pada proses produksinya. SKT dibuat secara manual dengan bantuan tenaga manusia, sementara SKM menggunakan teknologi modern dalam produksinya.
Bahaya yang Tersembunyi dari SKT
Research Associate CISDI, Gea Melinda, menilai bahwa pemberian tarif cukai murah untuk SKT justru merugikan industri rokok dan kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa SKT lebih berbahaya karena asapnya memiliki sensasi yang kasar namun tertutupi oleh bahan eugenol dan perisa tambahan dalam komposisinya. Hal ini membuat rokok ini lebih mudah diterima oleh para perokok pemula.
Gea juga menyebutkan bahwa kadar nikotin dan tar dalam SKT lebih tinggi dibandingkan SPM dan SKM. Namun, bahaya tersebut cenderung terabaikan karena asap SKT lebih mudah masuk ke saluran pernapasan. "Ini membuat rokok kretek lebih mudah diterima. Padahal dampak dan risikonya semakin besar," ujarnya.
Kebijakan Cukai yang Tidak Efektif
Menurut Gea, pasar global telah banyak melarang penjualan SKT demi melindungi kesehatan publik. Di Indonesia, kebijakan yang diterapkan justru memberikan kemudahan bagi SKT dengan tarif cukai yang murah. "Membiarkan SKT tetap murah artinya membiarkan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan anak muda untuk terjerat adiksi rokok dan terpapar risiko kesehatan yang tinggi," katanya.
Gea menambahkan bahwa beberapa riset menunjukkan bahwa harga yang terjangkau pada produk tembakau dapat memicu fenomena downtrading, yaitu peralihan konsumsi ke rokok yang lebih murah. Fenomena ini melemahkan efektivitas kebijakan cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi tembakau.
Perlindungan Pekerja yang Tidak Realistis
Chief Research and Policy CISDI Olivia Herlinda menilai alasan pemerintah memberikan tarif khusus untuk SKT demi melindungi pekerja tidak tepat. Ia mengatakan bahwa perlakuan istimewa terhadap SKT hanya ilusi. Data yang diperoleh CISDI menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga pekerja SKT dan petani cengkeh hidup di bawah garis kemiskinan, dengan risiko kesehatan dan kerja yang sangat tinggi.
Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2017, kondisi kerja para buruh linting SKT sangat rentan. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki status penuh waktu dengan jaminan tertentu. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang bergantung sepenuhnya pada pekerjaan untuk produk SKT justru memiliki pendapatan lebih rendah dibanding mereka yang memiliki sumber penghasilan lain.
"Jika pemerintah terus mempertahankan rokok golongan SKT tetap murah, artinya negara memilih melanggengkan adiksi produk berbahaya dan memperdalam kemiskinan. Reformasi cukai rokok 2026 perlu menjadi momentum penting untuk menyehatkan bangsa sekaligus memperkuat ekonomi yang berkeadilan," ujar Olivia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!