Pemerintah Ingin Ekonomi Digital Jadi Mesin Pertumbuhan, Bagaimana Nasib Tenaga Kerja?

Pemerintah Siapkan Mesin Pertumbuhan Baru Melalui Ekonomi Digital

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan menjadikan ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh komoditas primer seperti batu bara, CPO, nikel, dan migas. Meski sektor-sektor ini masih akan dipertahankan, Airlangga menekankan perlunya pengembangan sumber daya manusia dan digitalisasi sebagai mesin pertumbuhan berikutnya.

“Indonesia kuat karena komoditas, di tahun 70-an karena oil boom, di tahun 2000-an kita kuat dengan sawit dan hilirisasi. Namun, mesin pertumbuhan baru harus berasal dari sumber daya manusia dan digitalisasi. Dengan demikian, kita bisa menyusul kemajuan yang ada di Jepang, Korea, dan China,” ujarnya dalam Kagama Leaders Forum #3 di Kantor RRI, Jakarta, Rabu (25/9/2025).

Perjanjian Dagang dengan Uni Eropa

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah telah menandatangani kesepakatan dagang komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Airlangga menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan yang terbaru dan paling modern, karena mencakup aspek ekonomi digital yang sebelumnya tidak tercantum dalam perjanjian dagang lainnya.

Meskipun beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Singapura sudah lebih dulu memiliki CEPA dengan Uni Eropa, Airlangga menilai IEU-CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa lebih mutakhir karena adanya fokus pada ekonomi digital.

Potensi Ekonomi Digital yang Besar

Airlangga juga menyoroti skala ekonomi Indonesia bersama 27 negara Uni Eropa, yang mencapai US$31 triliun atau sekitar Rp517 kuadriliun (kurs JISDOR 24 September 2025 senilai Rp16.680 per dolar AS). Total penduduk kedua belah pihak mencapai 732 juta jiwa. Hal ini menunjukkan potensi besar yang bisa dimanfaatkan melalui perjanjian IEU-CEPA.

Selain itu, Indonesia diakui secara internasional sebagai salah satu negara di ASEAN yang siap mengadopsi teknologi digital. UNESCO melalui Readiness Assessment Methodology telah menyatakan kesiapan Indonesia dalam menghadapi transformasi digital. Selain itu, pemerintah terus membangun infrastruktur digital, meski menghadapi tantangan geografis seperti jumlah pulau yang mencapai 17 ribu.

Infrastruktur Digital dan Kesiapan Sumber Daya Manusia

Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia salah satu negara awal yang menggunakan Low Earth Orbit Satellite. Saat ini, sudah ada 100 ribu pelanggan Low Earth Orbit Satellite di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dengan infrastruktur yang berkembang, pemerintah menargetkan kebutuhan 10,7 juta talenta digital hingga 2030.

Untuk mendukung hal ini, Indonesia telah menandatangani kerja sama internasional termasuk Tech X Program dengan Singapura untuk membuka peluang kerja digital lintas negara. Airlangga menyatakan pintu terbuka bagi lulusan keahlian digital maupun siapa pun yang ingin bekerja di negara lain.

Stimulus Perekonomian untuk Sektor Padat Karya

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah program stimulus perekonomian guna memacu pertumbuhan ekonomi pada 2025 dan 2026. Salah satu sektor yang paling banyak mendapatkan manfaat adalah sektor padat karya. Sebelum pengumuman hari ini, Senin (15/9/2025), sektor ini sudah mendapatkan stimulus berupa pembebasan pajak karyawan atau PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Pembebasan pajak karyawan ini akan berlaku hingga 2026 dan menyasar industri seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit. Target penerima adalah 1,7 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp800 miliar untuk tahun ini dan akan dilanjutkan pada tahun depan.

Daftar Stimulus Perekonomian untuk Sektor Padat Karya

Berikut adalah daftar stimulus perekonomian yang akan diterima oleh sektor padat karya:

1. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP): Untuk sektor padat karya hingga 2026. Sasaran industri yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit. Target penerima 1,7 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Anggaran sebesar Rp800 miliar untuk tahun ini dan akan dilanjutkan tahun depan.
2. Perluasan Diskon Iuran JKK dan JKM: Hingga 2026 untuk petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga. Targetnya 9,9 juta orang dengan anggaran sekitar Rp753 miliar.
3. Padat Karya Tunai (Cash for Work): Oleh Kemenhub dan KemenPU untuk 609.465 orang.
4. Program Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi Desa Merah Putih: Diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya mencapai 1 juta orang pada Desember 2025.
5. Program Penyerapan Tenaga Kerja Kampung Nelayan Merah Putih: Target 100 desa dan menyerap 8.645 tenaga kerja. Jangka panjang, diharapkan menyerap 200.000 pekerja di 4.000 titik.
6. Modernisasi 1.000 Kapal Nelayan: Diperkirakan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru dan menyasar kapal 30 GT, 150 GT, serta unit Kampung Nelayan Merah Putih.
7. Program Penyerapan Tenaga Kerja Perkebunan Rakyat: Meliputi penanaman kembali 870.000 hektare oleh Kementerian Pertanian. Harapannya bisa membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja, dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, dan pala.