Pemerintah Rancang 17 Paket Ekonomi 2025, Ini Detailnya

Program Paket Ekonomi Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program ekonomi yang akan berjalan hingga akhir tahun ini. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah merancang 17 paket program yang terdiri dari tiga kategori utama, yaitu program akselerasi, program lanjutan, dan program penyerapan tenaga kerja.

Program Akselerasi 2025

Dari 17 program tersebut, 8 di antaranya merupakan program akselerasi yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan penguatan sektor ekonomi. Berikut rincian program akselerasi:

1. Magang bagi Lulusan Baru
   Program ini menyediakan magang bagi lulusan S1/D3 dengan anggaran sebesar Rp 198 miliar. Tujuannya adalah memberikan pengalaman kerja kepada 20 ribu lulusan baru. Program ini bekerja sama dengan industri dan menawarkan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan.

2. Perluasan Insentif PPh 21 DTP
   Insentif ini diperluas dari sektor padat karya ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerima mencapai 552 ribu pekerja dengan anggaran sebesar Rp 120 miliar.

3. Bantuan Pangan Beras
   Setiap bulan, masyarakat akan menerima bantuan pangan berupa 10 kilogram beras. Bantuan ini berlaku untuk bulan Oktober dan November dengan total anggaran sebesar Rp 7 triliun.

4. Subsidi Iuran BPJS Ketenagakerjaan
   Program ini memberikan diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi 731 ribu pekerja non-penerima upah seperti ojek online, kurir, dan sopir. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 36 miliar.

5. Dukungan Pembiayaan Perumahan
   Pemerintah menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari Bi-Rate 5 persen menjadi 3 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 150 miliar.

6. Program Padat Karya Tunai
   Program ini melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dengan alokasi dana masing-masing sebesar Rp 1,8 triliun dan Rp 3,5 triliun.

7. Percepatan Deregulasi PP 28
   Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan RDTR ke OSS di 170 kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 1 triliun.

8. Program Perkotaan untuk Gig Economy
   Pemerintah akan mengembangkan pilot project di kota-kota besar yang berfokus pada ruang kerja fleksibel atau working space. Di Jakarta, program ini akan menggunakan dana yang sudah tersedia dan juga mendorong penggunaan dana dari sektor ekraf.

Program Lanjutan Tahun 2026

Selain program akselerasi, pemerintah juga akan melanjutkan empat program yang rencananya akan berjalan pada tahun 2026. Rincian program tersebut adalah:

1. PPh Final UMKM
   Pajak final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen hingga 2029.

2. Perpanjangan PPh 21 DTP
   Insentif pajak ini akan diperpanjang untuk pekerja di sektor pariwisata.

3. PPh Padal 21 DTP
   Program ini berlaku untuk pekerja di industri padat karya.

4. Diskon Iuran JKK dan JKM
   Diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan bagi pekerja non-penerima upah.

Program Penyerapan Tenaga Kerja

Pemerintah juga memiliki lima program yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja. Berikut rincian program tersebut:

1. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
   Mendorong pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

2. Kampung Nelayan Merah Putih
   Mengembangkan kampung nelayan sebagai pusat ekonomi lokal.

3. Revitalisasi Tambak Pantura
   Memperbaiki kondisi tambak di daerah pesisir.

4. Modernisasi Kapal Nelayan
   Meningkatkan kapasitas dan efisiensi kapal nelayan.

5. Perkebunan Rakyat
   Mendukung pengembangan perkebunan milik masyarakat.

Dengan adanya program-program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat sektor ekonomi, serta menciptakan peluang kerja yang lebih luas.