Pengendalian TKDN Membuka Peluang Investasi Baru Tapi Mengancam Pemasok Lokal

Kadin Menilai Relaksasi TKDN Berpotensi Bawa Peluang dan Risiko Bagi Iklim Usaha

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengungkapkan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 memiliki dampak yang bisa membuka peluang sekaligus menimbulkan risiko bagi iklim usaha di Indonesia.

Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta, menjelaskan bahwa pelonggaran aturan TKDN sejalan dengan upaya memperkuat industri nasional, memperdalam struktur industri, serta meningkatkan daya saing. Namun, ia menekankan bahwa relaksasi tidak dapat diterapkan secara merata untuk semua sektor.

“Relaksasi TKDN lebih tepat diterapkan di sektor tertentu, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, tekstil padat karya, dan makanan serta minuman olahan. Karena belum semua bahan baku bisa diproduksi dalam negeri,” ujar Diana.

Menurutnya, kebijakan ini juga membuka peluang investasi baru karena perusahaan mendapat fleksibilitas mengimpor komponen yang tidak tersedia di Indonesia. “Efisiensi produksi bisa meningkat, biaya lebih rendah, dan terbuka peluang joint venture antara perusahaan lokal dengan investor asing,” tambahnya.

Meski begitu, Diana mengingatkan adanya risiko. Relaksasi bisa mengurangi daya saing industri dalam negeri, menekan ekosistem pemasok lokal, hingga berpotensi meningkatkan ketergantungan pada produk impor.

“Kalau tidak hati-hati, investor asing bisa lebih memilih impor produk jadi daripada membangun pabrik di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Kadin bersama pelaku usaha memang sudah menyampaikan aspirasi soal relaksasi TKDN kepada pemerintah. Aspirasi itu mencakup dorongan efisiensi produksi, pengurangan biaya, kemudahan akses sertifikasi terutama bagi industri kecil menengah, serta insentif untuk menarik investasi.

Diana menyebut, ada beberapa sektor yang paling kesulitan memenuhi target TKDN meski memiliki pasar besar di Indonesia. “Industri alat kesehatan, teknologi dan elektronik, transportasi, sampai smartphone itu komponennya mayoritas diproduksi di luar negeri. Jadi mereka memang sulit memenuhi target TKDN,” jelasnya.

Diana juga menyoroti faktor utama yang membuat target TKDN lama sulit dicapai, yakni keterbatasan teknologi lokal, persaingan harga dengan produk impor, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menciptakan inovasi.

Agar ekosistem pemasok lokal tidak terganggu, Diana menilai pemerintah perlu menyeimbangkan relaksasi dengan insentif bagi produsen yang memiliki TKDN tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas UMKM, transformasi teknologi, serta dukungan pembiayaan ringan juga sangat penting untuk menjaga daya saing.

“Relaksasi TKDN bisa jadi peluang memperkuat daya saing dan menarik investasi baru. Tapi pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya secara cermat agar tidak kontraproduktif terhadap industri dalam negeri,” imbuh Diana.