Pemaparan Capaian Kinerja PT Timah Tbk di Semester Pertama 2025
Pada tanggal 22 September 2025, Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, menyampaikan laporan mengenai capaian kinerja perusahaan pada semester pertama tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan roadmap strategi pengembangan perusahaan ke depan. Rapat yang berlangsung dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andi Muhammad Nurdin Halid.
Andi Muhammad Nurdin Halid menekankan bahwa PT Timah memiliki peran penting sebagai perusahaan strategis dalam tata kelola sumber daya mineral nasional. Perusahaan ini menjadi salah satu pelaku utama dalam sektor pertambangan timah yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia, terutama di wilayah Bangka Belitung.
Pentingnya Dukungan Regulasi untuk PT Timah
Restu Widiyantoro menyoroti pentingnya dukungan regulasi dalam memastikan tata kelola pertimahan berjalan dengan baik. Ia meminta agar semua bijih timah dari aktivitas ilegal dapat dikembalikan ke PT Timah melalui lingkup Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan demikian, produksi perusahaan tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas tambang ilegal yang merusak persaingan sehat.
Selain itu, restu juga menegaskan bahwa regulasi yang jelas dan mendukung akan membantu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya secara efisien dan berkelanjutan.
Tantangan Utama yang Dihadapi PT Timah
Salah satu tantangan utama yang dihadapi PT Timah adalah perubahan zonasi Rencana Zonasi Wilayah Penambangan Pertambangan Khusus (RZWP3K). Perubahan ini menyebabkan sebagian IUP laut tidak dapat ditambang. Akibatnya, produksi PT Timah mengalami penurunan meskipun tren kinerja secara keseluruhan menunjukkan peningkatan berkat dukungan dari Satuan Tugas (Satgas) yang diberdayakan.
Perubahan zonasi ini memengaruhi rencana produksi dan ekspansi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan pihak terkait guna mengoptimalkan potensi sumber daya mineral yang ada.
Strategi Hilirisasi PT Timah
PT Timah juga sedang mendorong percepatan regulasi hilirisasi pertimahan. Salah satu hal yang menjadi fokus adalah kewajiban pembelian logam timah melalui bursa. Namun, hal ini dinilai menjadi hambatan dalam proses bisnis perusahaan. Selain itu, dukungan percepatan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Minerba sangat diperlukan agar timah bisa diakui sebagai mineral kritis strategis.
Hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang lokal, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Harapan Ke Depan PT Timah
Restu Widiyantoro menyampaikan harapan bahwa DPR RI dapat memberikan dukungan dalam beberapa aspek, seperti percepatan izin usaha, penyederhanaan regulasi, serta koordinasi antar kementerian. Dengan adanya dukungan tersebut, PT Timah optimistis mampu mencapai target produksi yang telah ditetapkan, meningkatkan keuntungan perusahaan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di Bangka Belitung dan secara nasional.
Strategi yang dirancang oleh PT Timah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan swasta, diharapkan sektor pertambangan timah dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!