Reformasi Agraria Melalui Bank Tanah, Bupati Buol: Tanah untuk Rakyat!

Kepemilikan Tanah Eks HGU dan Peran Bank Tanah di Sulawesi Tengah

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin rapat koordinasi dengan Badan Bank Tanah Republik Indonesia di Palu, Jumat (26/9/2025). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas arah kebijakan pengelolaan tanah di wilayah Sulteng, khususnya terkait tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini dikuasai oleh masyarakat setempat.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, seperti Wakil Gubernur Reny Lamadjido, Kepala Kanwil BPN Sulteng Moh. Naim, Deputi Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, serta sejumlah bupati dan wakil bupati dari daerah seperti Buol, Sigi, dan Banggai. Selain itu, Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulteng, Eva Bonde, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Anwar Hafid menyampaikan bahwa Badan Bank Tanah merupakan mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan lahan negara, termasuk tanah eks HGU. Ia berharap tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan menjadi kepemilikan masyarakat lokal. Namun, ia menekankan perlunya kebijakan yang bijak, mengingat sebagian besar tanah eks HGU sudah lama dikuasai oleh masyarakat.

Deputi Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan bahwa keberadaan lembaga ini di Sulteng bertujuan untuk mensosialisasikan fungsi dan tugas Bank Tanah. Menurutnya, Bank Tanah ditugaskan oleh negara untuk mengelola lahan negara, khususnya tanah eks HGU, serta merencanakan pemanfaatan tanah di wilayah Sigi, Poso, Banggai, dan daerah lain yang sedang diinventarisasi. Selain itu, ada rencana konsolidasi tanah eks HGU yang akan dibagikan kepada masyarakat yang sudah menguasai lahan secara de facto. Bank Tanah akan mendampingi hingga penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN.

Dalam sesi tanya jawab, Ketua Satgas PKA Sulteng, Eva Bonde, menyampaikan permasalahan tumpang tindih kepemilikan antara tanah eks HGU dan tanah milik rakyat di beberapa wilayah. Ia menyoroti pentingnya penyelesaian konflik agraria agar tidak semakin memperparah ketegangan antara masyarakat dan pemilik hak atas tanah.

Perwakilan masyarakat Desa Maholo, Kabupaten Poso, juga menyampaikan aspirasi mereka terkait penguasaan lahan eks HGU. Mereka meminta adanya pertemuan khusus dengan Bank Tanah untuk membahas penyelesaian konflik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap hak dan kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai selama ini.

Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menegaskan komitmennya mendukung program reforma agraria. Ia menyatakan bahwa tanah harus kembali kepada rakyat. Reforma agraria melalui Bank Tanah, menurutnya, adalah jalan untuk memberi kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat. Ia berharap langkah-langkah yang diambil oleh Bank Tanah dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang terkena dampak konflik agraria.

Pertemuan ini menjadi momen penting dalam upaya menciptakan sistem pengelolaan tanah yang lebih transparan dan adil. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga Bank Tanah, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat. Ini juga menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa tanah eks HGU dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.