Kepala BGN Ungkap 6.000 Mitra Tidak Serius dalam Program Dapur Makan Bergizi Gratis
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 6.000 mitra yang tidak serius dalam proses awal pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian besar dari mitra tersebut berpotensi dihapus dari sistem karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.
“Kami menemukan 6.000 mitra yang kurang serius. Kami membuka layanan pengaduan dan sebanyak 2.100 lebih telah kembali. Saat ini, lebih dari 3.900 mitra yang tidak serius itu mungkin akan hilang dari sistem dan akan dibuka kuota baru,” ujar Dadan saat menjawab isu tentang adanya ribuan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) fiktif.
Dadan menegaskan bahwa tidak ada SPPG palsu. Menurutnya, istilah 'fiktif' merujuk pada proyek yang sudah disetujui dan diberi dana tetapi tidak berjalan. Dalam kasus ini, calon mitra bahkan belum memulai pembangunan, sehingga mereka hanya disebut sebagai mitra yang tidak serius. Oleh karena itu, tidak ada dapur MBG yang fiktif.
Proses Awal Pembangunan dan Verifikasi
Proses awal pembangunan dimulai dengan pengajuan diri dari para mitra. Pada tahapan ini, mereka harus menunjukkan bukti legalitas kepemilikan lahan yang akan digunakan serta legalitas yayasan termasuk geospasial. Jika dokumen lengkap, BGN akan melakukan verifikasi dan masuk ke tahap persiapan.
Di dalam proses persiapan, mitra boleh membangun dari awal atau melakukan renovasi. Mereka diberi waktu selama 30 hingga 45 hari. Namun, banyak dari mereka yang sudah masuk dalam proses persiapan tetapi tidak menunjukkan aktivitas selama 20 hari.
Untuk mengatasi hal ini, BGN menerapkan kebijakan rollback atau memundurkan kembali dari proses persiapan ke proses pengajuan. Dari kebijakan ini, ditemukan ribuan pengelola yang tidak serius.
Isu Ribuan Dapur MBG Fiktif
Sebelumnya, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Sahidin, menyampaikan adanya dugaan ribuan dapur MBG yang diduga fiktif di seluruh Indonesia. Informasi tersebut diperolehnya saat melakukan kunjungan kerja ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Dari sekitar delapan ribu SPPG yang menjadi mitra BGN, lebih dari separuhnya diduga palsu. “BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya,” kata Sahidin.
Indikasi yang menunjukkan SPPG palsu antara lain lokasi fisik dapur MBG yang tidak dapat terlacak. Padahal, kata dia, dapur tersebut terdaftar memiliki akun SPPG. “Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual,” ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
Atas dasar temuan tersebut, Sahidin mempertanyakan bagaimana pengawasan dari BGN terhadap operasional SPPG di lapangan.
Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!