Peran Indonesia dalam Mengakui Palestina

Presiden Prabowo Subianto Mendorong Solusi Dua Negara dalam Pidato di PBB

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam dua pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini, menyampaikan dukungan kuat terhadap solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel. Hal ini memperkuat pengakuan internasional terhadap negara Palestina yang kini mencapai total 158 negara atau sekitar 81 persen dari komunitas internasional.

Dalam pidatonya di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar di Gedung Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9), Prabowo menekankan pentingnya pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka. Ia menyebut bahwa langkah ini merupakan tindakan yang benar dari sisi sejarah.

"Bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak berhenti bergerak. Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang mesti menjadi prioritas utama kita," tambahnya.

Daftar Negara yang Akui Palestina

Pada acara tersebut, jumlah negara yang mengakui Palestina meningkat dari 10 negara. Berikut daftar negara yang secara resmi mengakui kedaulatan Palestina:

Kanada
Australia
Britania Raya (Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara)
Portugal
Prancis
Malta
Belgia
Luksemburg
Andora
Monako

Daftar ini melengkapi 148 negara lainnya yang sudah lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Di antaranya, 147 negara anggota PBB dan satu negara pemantau non-anggota PBB, yaitu Holy See (Vatikan).

Menurut data Kementerian Luar Negeri Palestina, Iran adalah negara pertama yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat sejak 4 Februari 1988. Pengakuan ini bahkan terjadi beberapa bulan sebelum deklarasi kemerdekaan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Aljazair, 15 November 1988.

Pada hari deklarasi kemerdekaan itu, 13 negara termasuk Indonesia langsung mengakui kedaulatan Palestina. Tahun 1988 menjadi tahun dengan jumlah pengakuan terbanyak terhadap Palestina, yakni totalnya 82 negara. Pengakuan-pengakuan berikutnya muncul bertahap hingga akhirnya di Sidang Majelis PBB ke-80, saat 10 negara baru mengumumkan pengakuannya.

Dampak Pengakuan Internasional terhadap Palestina

Meskipun pengakuan terhadap kedaulatan Palestina tidak langsung berdampak pada penghentian pembantaian di Gaza oleh Israel atau perdamaian Palestina, ada beberapa efek positif yang bisa dirasakan oleh Palestina, antara lain:

Pembukaan kedutaan besar dengan status diplomatik penuh
Partisipasi dalam perjanjian perdagangan
Dukungan di forum internasional
Pengajuan permohonan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Lobi Prabowo Terkait Palestina

Sebelum gelombang pengakuan terakhir di PBB, Prabowo dalam beberapa pertemuan bilateral dengan para pimpinan negara yang belakangan mengakui kedaulatan Palestina, selalu menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan dorongan pengakuan terhadap Palestina.

Beberapa pertemuan penting antara lain:

Saat bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) di Lima, Peru, Jumat (15/11/2024). Prabowo mengharapkan dukungan finansial Kanada di isu Palestina serta mengakui kenegaraan Palestina untuk memajukan solusi dua negara.
Saat berjumpa PM Inggris Keir Starmer di Kantor PM, London, Inggris, Kamis (21/11/2024). Prabowo menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan di Gaza dan membahas konflik Timur Tengah.
Saat berbincang dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Mei 2025. Presiden RI menyerukan perdamaian antara Israel dan Hamas serta meminta para pihak untuk melanjutkan gencatan senjata.
Saat bertemu dengan Raja Belgia, Raja Philippe, di Istana Laeken pada 13 Juli 2025. Mereka membahas penguatan hubungan bilateral dan isu-isu strategis.
Saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Prancis, 15 Juli 2025. Keduanya menegaskan pentingnya penyelesaian damai yang adil dan berkelanjutan.