Alasan Pemerintah Pertimbangkan Perpanjangan Kontrak Freeport

Pembahasan Perpanjangan Kontrak Freeport Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian terkait perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia. Kontrak ini akan berakhir pada tahun 2041. Menurut Bahlil, pembahasan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produksi tambang bawah tanah yang dilakukan oleh Freeport.

Bahlil menjelaskan bahwa eksplorasi tambang bawah tanah memiliki proses yang berbeda dengan tambang terbuka. Proses eksplorasi tambang bawah tanah membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 10 hingga 15 tahun sebelum bisa menghasilkan produksi. Ia mencontohkan bahwa produksi di tambang bawah tanah pada tahun 2020–2021 merupakan hasil dari eksplorasi yang dimulai sejak tahun 2004.

Jika perpanjangan kontrak tidak segera dibahas, maka puncak produksi Freeport akan terjadi pada tahun 2035. Setelah itu, produksi akan menurun, yang berdampak pada pendapatan negara, daerah, lapangan kerja, serta perekonomian secara keseluruhan. Hal ini menjadi alasan utama mengapa pemerintah segera membahas isu ini.

Komunikasi dengan Pihak Freeport

Pemerintah telah melakukan komunikasi dengan Freeport McMoran dan Freeport Indonesia dalam membahas masalah ini. Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana penambahan kepemilikan saham pemerintah di atas 10 persen setelah tahun 2041. Saat ini, pemerintah sudah memiliki saham mayoritas Freeport melalui MIND ID sebesar 51,23 persen.

Menurut Bahlil, sebagian saham ini juga akan dialokasikan untuk BUMD Papua agar daerah dapat turut merasakan manfaatnya. Skema ini diharapkan mampu memastikan bahwa eksplorasi tambang bisa terus berlanjut.

Tahapan Negosiasi yang Masih Berlangsung

Tahapan negosiasi ini masih berlangsung. Pemerintah menargetkan pembahasan final dengan pihak Freeport dapat dilakukan pada awal Oktober 2025. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dapat diselesaikan secara transparan dan sesuai dengan kepentingan nasional.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, membenarkan bahwa isu divestasi saham masih dalam tahap pembahasan. Ia menyatakan bahwa terkait dengan divestasi saham PTFI, saat ini masih dalam pembahasan.

Target Tambahan Kepemilikan Saham

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani juga menyampaikan bahwa proses akuisisi saham Freeport masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan tambahan kepemilikan saham mencapai 12 persen. Rosan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk akuisisi saham Freeport, karena proses ini akan dilakukan secara gratis.

“Saya target malah 12 persen. Dan pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk akuisisi saham Freeport, ini free of charge,” ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 September 2025.

Kesimpulan

Pembahasan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia menjadi isu penting yang harus segera diselesaikan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan produksi tambang bawah tanah, serta menjaga kepentingan nasional dan daerah. Dengan adanya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan pihak Freeport, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.