APBN 2026 Diresmikan, Fokus pada Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
DPR RI telah menyetujui Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Dalam anggaran ini, terdapat postur belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun, pendapatan sebesar Rp 3.153,6 triliun, serta defisit yang diperkirakan sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Anggaran ini dirancang untuk mendukung berbagai program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan bahwa APBN 2026 harus berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Ia menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Menurutnya, anggaran tersebut harus disusun secara ekspansif namun tetap mematuhi prinsip disiplin fiskal.
“APBN 2026 dirancang sebagai katalisator untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui program-program strategis nasional,” ujarnya.
Delapan Agenda Prioritas dalam APBN 2026
APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas yang mencakup berbagai aspek penting seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan desa dan koperasi. Agenda-agenda ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan gizi, dan kesehatan masyarakat, sekaligus memacu perekonomian daerah melalui efek multiplier.
Selain itu, APBN juga bertindak sebagai jaring pengaman sosial yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi rentan. Untuk mewujudkan hal ini, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bijak, tepat sasaran, akuntabel, transparan, dan efisien.
“Program strategis nasional sudah dirancang dengan tujuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada cara penggunaan anggaran yang cepat, tepat, dan terkelola dengan baik,” tambah Budisatrio.
Alokasi Transfer ke Daerah yang Lebih Besar
Meski alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dinilai turun dibanding outlook APBN 2025, Budisatrio menegaskan bahwa total belanja pemerintah pusat yang akan dinikmati oleh daerah justru lebih besar. Angka tersebut mencapai Rp 1.376,9 triliun. Dana ini akan digunakan dalam berbagai program strategis yang langsung menyentuh masyarakat, antara lain:
- Makan Bergizi Gratis
- Sekolah Rakyat
- Koperasi Desa Merah Putih
- Bantuan PIP dan KIP Kuliah
- Bantuan kesehatan JKN
- Subsidi KUR, pupuk, dan energi
Anggaran ini diharapkan mampu memastikan pemerataan manfaat APBN dari berbagai sektor, mulai dari pemenuhan gizi, akses pendidikan berkualitas, hingga pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa.
Fungsi Pengawasan Fraksi Gerindra
Budisatrio menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi program-program strategis pemerintah. Fokus pengawasan akan difokuskan pada optimalisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan program yang tepat sasaran. Tujuannya adalah agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam menggerakkan roda perekonomian dan pemerataan pembangunan.
“Saya telah meminta seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dari setiap Komisi untuk turun langsung dan mengawal implementasi program strategis. Hal ini dilakukan agar penyerapan anggaran dapat berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja berkualitas, dan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan,” tutupnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!