Pemerintah Siap Tambah Kepemilikan Saham PT Freeport Indonesia
Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menambah kepemilikan saham terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI). Rencana ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya alam di dalam negeri. Saat ini, pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID memiliki 51,23 persen saham PTFI, sementara sisanya masih dimiliki oleh perusahaan asing, Freeport McMoran.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, penambahan saham tersebut direncanakan melebihi 10 persen. Ia menyampaikan hal ini saat berbicara di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (15/9).
“Alhamdulillah, awalnya penambahan saham freeport itu 10 persen. Perkembangan yang terjadi di atas 10 persen. Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan,” ujar Bahlil.
Harga Saham yang Kompetitif
Terkait harga saham yang akan dibeli, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah mendapatkan harga yang sangat kompetitif. Meski demikian, ia belum bisa menentukan kapan pembelian saham tersebut akan selesai.
“Untuk 10 persen lebih, itu tidak, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa proses perhitungan saat ini sedang berlangsung. “Dan sekarang perhitungannya lagi di jalan,” lanjutnya.
Syarat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus
Sebelumnya, divestasi saham PTFI sebesar 10 persen merupakan salah satu syarat utama dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. IUPK tersebut berakhir pada tahun 2041 dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, hingga 2061.
Perpanjangan IUPK ini diberikan selama cadangan masih tersedia dan dievaluasi setiap 10 tahun. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Dalam Pasal 195B ayat 2 PP No 25 Tahun 2024 disebutkan bahwa perpanjangan IUPK diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun.
"Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun," bunyi Pasal 195B ayat 2.
Selain itu, dalam ayat 3 beleid tersebut, perusahaan bisa mengajukan perpanjangan paling lambat 1 tahun sebelum IUPK berakhir. Sebelumnya, perusahaan hanya bisa mengajukan perpanjangan IUPK paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum IUPK berakhir.
Dampak Terhadap Industri Pertambangan
Langkah pemerintah untuk menambah kepemilikan saham PTFI menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pengendalian sumber daya alam di dalam negeri. Selain itu, langkah ini juga menjadi contoh bagaimana regulasi yang ada dapat memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan tambang dalam menjalankan usahanya.
Dengan adanya evaluasi setiap 10 tahun, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan tetap memenuhi standar lingkungan dan sosial serta menjaga keberlanjutan operasional pertambangan. Hal ini juga membuka peluang bagi perusahaan lokal untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam yang strategis.
Penambahan kepemilikan saham ini tentu akan berdampak pada struktur kepemilikan saham PTFI dan perlu dipantau secara berkala agar sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara optimal.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!