Pemerintah Lanjutkan Empat Program Paket Ekonomi Hingga 2026
Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, telah menetapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan empat program paket ekonomi sebagai stimulus hingga tahun 2026. Salah satu dari program tersebut adalah pengenaan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta insentif pajak penghasilan untuk pekerja di sektor tertentu.
Selain empat program utama yang dilanjutkan, pemerintah juga mengumumkan delapan program akselerasi yang akan diterapkan pada tahun 2025. Beberapa di antaranya mencakup bantuan sosial dan pelatihan kerja untuk lulusan perguruan tinggi, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi
Salah satu program yang menjadi fokus pemerintah adalah Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Dalam program ini, sebanyak 20 ribu lulusan baru akan diberikan kesempatan magang selama enam bulan. Mereka akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP), yaitu sekitar Rp 3,3 juta per bulan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 198 miliar.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan. Anggaran untuk bantuan pangan ini mencapai Rp 7 triliun.
Pajak Penghasilan Final untuk UMKM
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa salah satu program yang dilanjutkan hingga 2026 adalah pengenaan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM. Program ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki pendapatan sebesar Rp 4,8 miliar per tahun.
Insentif pajak ini tidak hanya berlaku hingga 2026, tetapi juga akan diperpanjang hingga 2029. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk program ini pada tahun 2025, dengan jumlah wajib pajak UMKM terdaftar mencapai 542 ribu orang.
Perpanjangan PPh Pasal 21 untuk Sektor Wisata dan Horeka
Program kedua yang dilanjutkan adalah perpanjangan PPh Pasal 21. Tahun ini, program ini diperluas tidak hanya untuk sektor padat karya, tetapi juga untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (horeka). Pemerintah memproyeksikan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 480 miliar.
Untuk sektor pariwisata, perpanjangan PPh Pasal 21 DTP akan berlaku hingga tahun depan, sehingga memberikan kepastian bagi pekerja di sektor horeka bahwa pajak mereka masih ditanggung oleh pemerintah.
Insentif PPh Pasal 21 untuk Pekerja Sektor Padat Karya
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP hingga 2026 untuk pekerja di sektor padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit. Program ini menyasar 1,7 juta pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 800 miliar pada tahun 2025.
Diskon Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Non-Upah
Program keempat yang dilanjutkan adalah diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk pekerja non-upah. Program ini diperluas tidak hanya untuk ojek online (ojol), tetapi juga untuk ojek pangkalan dan pekerja non-upah lainnya seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga.
Target dari program ini adalah sebanyak 9,9 juta orang, dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 753 miliar. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja non-upah.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!