Pemerintah Berpotensi Tambah Saham di PT Freeport Indonesia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kemungkinan untuk menambah saham sebesar 10 persen di PT Freeport Indonesia. Jika hal ini terwujud, maka kepemilikan saham pemerintah akan meningkat menjadi 61 persen. Saat ini, pemerintah telah memiliki saham sebesar 51 persen di perusahaan tersebut.
Bahlil mengungkapkan hal ini saat berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/9/2025). Ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pembahasan terkait perkembangan terbaru mengenai kelanjutan kontrak dengan Freeport. "Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan yang sudah ada," ujarnya.
Potensi Pembelian Saham Lebih dari 10 Persen
Menurut Bahlil, terdapat potensi bahwa pemerintah bisa memperoleh saham Freeport lebih dari 10 persen. Ia menegaskan bahwa negosiasi sedang berlangsung dengan arah yang positif. "Awalnya kita sepakat untuk menambah saham 10 persen, tapi ternyata negosiasi berkembang ke arah yang lebih besar. Insyaallah, nantinya akan lebih dari itu," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya diminta untuk mempercepat komunikasi agar proses ini dapat segera terealisasi. "Jika sudah fix, insyaallah Freeport akan kita pertimbangkan untuk melanjutkan kontrak," tambahnya.
Pengumuman Biaya Pembelian Saham Akan Segera Dilakukan
Meski demikian, Bahlil belum bersedia mengungkapkan jumlah pasti harga saham Freeport yang akan dibeli oleh pemerintah. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut akan diumumkan setelah proses penandatanganan perpanjangan kontrak selesai. "Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan," jelasnya.
Harga Saham Dianggap Murah
Bahlil menilai bahwa harga saham Freeport yang akan dibeli pemerintah tergolong murah. Ia menjelaskan alasan di balik anggapan tersebut. "Untuk penambahan saham lebih dari 10 persen, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kita anggap sudah sangat tipis. Namun, hal ini hanya berlaku hingga tahun 2041," ujarnya.
Proses Negosiasi yang Menjanjikan
Dari penjelasan Bahlil, terlihat bahwa pemerintah sedang dalam proses negosiasi yang cukup menjanjikan. Dengan penambahan saham, pemerintah berharap dapat meningkatkan pengendalian atas sumber daya mineral yang ada di Indonesia. Selain itu, penambahan saham juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
Pembicaraan ini juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan investasi asing. Dengan nilai saham yang relatif rendah, pemerintah bisa memperkuat posisi tanpa harus membayar harga yang terlalu mahal.
Tantangan dan Peluang Masa Depan
Meski proses negosiasi berjalan baik, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Misalnya, masalah regulasi, lingkungan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Namun, jika semua hal tersebut dapat diselesaikan secara efektif, maka penambahan saham ini bisa menjadi langkah strategis yang bermanfaat bagi seluruh pihak.
Dengan adanya penambahan saham, pemerintah juga akan memiliki lebih banyak kekuatan dalam mengambil keputusan terkait operasional Freeport. Hal ini bisa menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan dalam mengelola sumber daya alam yang penting bagi perekonomian Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!