Penguatan Sinergi BPS dan Pemkot Sorong dalam Pengelolaan Data Strategis
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong terus memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan data strategis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Kegiatan ini bertujuan untuk mendata seluruh unit usaha di kota tersebut, yang akan digelar setiap sepuluh tahun sekali.
Penguatan kerja sama ini ditandai dengan sosialisasi indikator strategis dan Sensus Ekonomi yang berlangsung di Ruang Rapat BPS Kota Sorong pada Rabu (24/9/2025). Acara ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong Ruddy Laku, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong Thamrin Tajuddin, serta Kepala BPS Kota Sorong Rumilah Natratilova.
Kepala BPS Kota Sorong Rumilah Natratilova menjelaskan bahwa SE2026 merupakan momen penting dalam mendata seluruh unit usaha di Kota Sorong. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi komprehensif tentang struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan lingkungan.
Saat ini, BPS sedang mendorong digitalisasi data di tingkat kelurahan, mengingat masih banyak wilayah yang menggunakan sistem manual. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan dan Program Desa Cantik yang sedang berjalan di Kelurahan Malawei.
Untuk menjaga kualitas data, petugas BPS wajib berkoordinasi dengan kelurahan dan distrik saat melakukan survei. Hal ini menjadi salah satu cara untuk memastikan akurasi data yang diperoleh.
Plt. Sekda Kota Sorong Ruddy Laku menegaskan dukungan penuh dari Pemkot terhadap langkah BPS. Ia menekankan bahwa data akurat mencerminkan kondisi riil masyarakat dan sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Untuk mendukung digitalisasi, Ruddy mengusulkan agar pada tahun 2026 Pemkot memprogramkan pengadaan jaringan internet di kelurahan-kelurahan prioritas.
Ia juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) aktif dalam pembinaan dan pendukung pengumpulan data oleh BPS.
Saat ini, Pemkot Sorong juga bekerja sama dengan kelurahan untuk mendata pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, guna memantau tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Sorong Novi Andy Dwi Setyawan menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelolaan data sektoral, mengidentifikasi tantangan, serta mendorong pemanfaatan data statistik dalam pembangunan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi.
Berdasarkan struktur ekonomi Kota Sorong, sektor perdagangan menyumbang kontribusi terbesar sebesar 22,89 persen, diikuti oleh konstruksi sebesar 15,54 persen, dan administrasi pemerintahan umum sebesar 11,85 persen. Sementara itu, konsumsi rumah tangga mendominasi dengan kontribusi 62,76 persen terhadap perekonomian daerah.
Pengelolaan data di Kota Sorong masih menghadapi beberapa tantangan seperti duplikasi data antarinstansi, kualitas data yang belum merata, rendahnya pemanfaatan data dalam kebijakan, dan koordinasi yang terbatas.
Ke depan, pengembangan data akan difokuskan pada digitalisasi dan integrasi data, pembangunan dashboard data daerah, pelaporan real-time, serta penguatan kolaborasi antar sektor. Komitmen ini diperkuat dengan penegasan peran: PD sebagai produsen data, Dinas Kominfo sebagai walidata, dan BPS sebagai pembina data.
Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan data yang lebih baik di Kota Sorong, sehingga mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!