Respons COO Danantara terhadap Isu Rekrutmen Eksekutif Asing di Garuda Indonesia
Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria, memberikan respons terkait isu rekrutmen Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dari Singapore Airlines. Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki keinginan kuat untuk melakukan transformasi mendasar dalam industri penerbangan nasional.
Dony tidak secara langsung mengonfirmasi atau membantah informasi tersebut. Namun, ia menyoroti pentingnya fokus pada tujuan utama, yaitu perubahan yang signifikan dalam sektor penerbangan. “Yang harus dilihat bukanlah isu itu sendiri, tetapi bahwa pemerintah ingin melakukan transformasi mendasar. Ini yang lebih penting,” ujarnya saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025.
Mengenai sosok yang akan mengisi posisi kosong Direktur Keuangan Garuda, Dony menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk merekrut orang terbaik. Ia meminta agar masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut. “Tentu kami ingin yang terbaik, tapi belum ada pengumuman resmi. Kami akan melihat perkembangannya nanti,” katanya.
Dony menjelaskan bahwa BPI Danantara memiliki mekanisme rekrutmen yang independen dan berbasis asesmen. “Kami melihat banyak kandidat dan memilih yang terbaik. Intinya, fokus kami adalah pada transformasi mendasar di industri penerbangan,” ujar Plt Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Sebelumnya, isu ini muncul dari anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, yang bertanya dalam rapat bersama manajemen Garuda Indonesia pada Senin, 22 September 2025. Ia menanyakan apakah benar ada eksekutif dari Singapore Airlines yang akan bergabung sebagai direksi. “Apakah benar ada eksekutif asing yang masuk? Jika benar, mengapa tidak diumumkan?” tanya Mufti dalam rapat tersebut.
Mufti meyakini bahwa meskipun eksekutif asing memiliki kemampuan yang baik, Garuda Indonesia tidak akan berkembang jika tata kelola dan budaya korporasinya tidak diperbaiki. Ia menyarankan agar warga negara Indonesia lebih diprioritaskan dalam posisi tersebut. “Saya yakin, walau ada orang asing yang pintar, jika tata kelola dan budaya masih seperti ini, akan sulit berkembang. Orang kita juga bagus-bagus,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan Mufti, Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada pemegang saham utama, yaitu Danantara. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang saham,” kata Reza.
Langkah-Langkah yang Dilakukan oleh Pemerintah
Pemerintah telah menetapkan beberapa langkah strategis untuk mendukung transformasi di sektor penerbangan. Beberapa hal yang menjadi fokus antara lain:
- Perbaikan tata kelola perusahaan – Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.
- Peningkatan kualitas SDM – Memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional perusahaan memiliki kompetensi tinggi.
- Kolaborasi dengan lembaga internasional – Memperkuat kerja sama dengan institusi penerbangan global untuk meningkatkan standar layanan dan operasional.
- Pemantauan proses rekrutmen – Memastikan bahwa proses perekrutan dilakukan secara adil dan profesional.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan visi nasional, yaitu menciptakan industri penerbangan yang kompetitif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Garuda Indonesia diharapkan mampu bersaing di pasar global tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal.
Komentar dari Berbagai Pihak
Beberapa pihak, termasuk kalangan akademisi dan pengamat bisnis, memberikan tanggapan terkait isu ini. Mereka menilai bahwa rekrutmen eksekutif asing bisa menjadi peluang untuk membawa inovasi dan pengetahuan baru ke dalam perusahaan. Namun, mereka juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendekatan global dan kebutuhan lokal.
“Rekrutmen eksekutif asing bisa menjadi langkah strategis, tetapi perlu disertai dengan upaya memperbaiki struktur internal perusahaan,” ujar salah satu pengamat bisnis.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa prioritas utama seharusnya tetap pada pengembangan SDM lokal. Mereka berharap pemerintah dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan karier bagi warga negara Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!