Pemerintah Akan Tambah Saham di Freeport Indonesia, BUMD Papua Jadi Penerima Utama
Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kepemilikan saham negara terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI). Langkah ini dilakukan melalui perusahaan milik pemerintah, yaitu Mining Industry Indonesia (MIND ID), yang bertujuan untuk memperkuat kontrol negara atas sumber daya alam di wilayah Papua.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua akan menjadi salah satu penerima tambahan saham dari peningkatan kepemilikan Indonesia di PTFI. Proses ini diperkirakan akan selesai pada Oktober 2025, meski kontribusi BUMD Papua baru akan terjadi setelah tahun 2041.
“Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua, dan ini terjadi nanti di pasca 2041. Dan ini supaya apa? Supaya eksplorasi bisa dilakukan,” ujar Bahlil saat berbicara di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/09/2025).
Perpanjangan Masa Izin Usaha Pertambangan
Masa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport di Indonesia melalui PTFI berakhir pada 2041. Namun, dengan adanya penambahan saham Indonesia, masa izin ini akan diperpanjang hingga 2061. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan operasi tambang di wilayah Papua.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memperoleh tambahan saham dengan nilai pembelian yang sangat rendah atau bahkan semurah-murahnya. Ia menekankan bahwa nilai tersebut tidak memiliki valuasi yang signifikan, sehingga sangat kecil.
“Ya, itu tidak ada nilai valuasinya. Jadi sangat kecil sekali, dan saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah BUMD Papua, dan MIND ID,” tambahnya.
Target Penambahan Saham
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM sedang berada pada tahap finalisasi divestasi saham Freeport Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepemilikan saham Indonesia di PTFI lebih dari 10%.
Jika berhasil, Indonesia yang awalnya memiliki saham PTFI sebesar 51,23% akan meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi 61,23%. Sementara sisanya masih dimiliki oleh Freeport-McMoRan, yang merupakan pemegang saham utama dengan persentase 48,77%.
Jika 10% saham diserahkan kepada Indonesia, maka persentase saham Freeport-McMoRan akan turun menjadi 38,77%. Ini akan memberikan dampak besar terhadap kontrol pemerintah atas operasi tambang di wilayah Papua.
Impak bagi Daerah dan Nasional
Langkah penambahan saham ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang pengembangan daerah. BUMD Papua akan menjadi penerima langsung dari peningkatan kepemilikan saham ini, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.
Selain itu, peningkatan saham Indonesia di PTFI juga akan memberikan stabilitas jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan perpanjangan masa izin hingga 2061, pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk merancang kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Proses ini juga menjadi contoh bagaimana pemerintah berupaya memastikan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan berkeadilan. Dengan kerja sama antara pemerintah pusat, BUMD, dan perusahaan swasta, harapan besar diarahkan agar keuntungan dari tambang di Papua bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!