
Program Paket Ekonomi Tahun 2025 Diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan sejumlah program yang akan dijalankan dalam paket kebijakan ekonomi terbaru. Program ini diumumkan setelah rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan beberapa menteri di Istana Kepresidenan. Nama resmi dari program tersebut adalah "Program Paket Ekonomi Tahun 2025".
Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara, Airlangga menjelaskan bahwa program ini terbagi menjadi tiga kategori utama: delapan akselerasi untuk tahun 2025, empat program yang dilanjutkan hingga 2026, serta lima program yang fokus pada penyerapan tenaga kerja.
Delapan Program Akselerasi Tahun 2025
Berikut rincian delapan program akselerasi yang akan diterapkan pada tahun 2025:
-
Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi
Program ini ditujukan bagi lulusan maksimal satu tahun atau fresh graduate. Tujuannya adalah memberikan pengalaman kerja langsung kepada mereka yang baru lulus. -
Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
Program ini diperuntukkan bagi pekerja di sektor pariwisata. Dengan perluasan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di bidang tersebut. -
Bantuan Pangan
Bantuan pangan akan disalurkan selama periode Oktober–November 2025. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. -
Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Bukan Penerima Upah (BPU)
Program ini ditujukan bagi pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Bantuan ini akan berlangsung selama enam bulan. -
Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan
Program ini akan diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah memberikan layanan tambahan yang bermanfaat bagi pekerja. -
Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)
Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja dengan proyek fisik. -
Percepatan Deregulasi PP 28
Program ini melibatkan integrasi sistem kementerian/lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke OSS (Online Single Submission). Tujuan utamanya adalah mempercepat proses izin usaha. -
Program Perkotaan (Pilot Project di DKI Jakarta)
Fokusnya adalah meningkatkan kualitas permukiman dan menyediakan ruang kerja untuk sektor gig economy. Proyek ini akan menjadi contoh bagi daerah lain.
Lima Program untuk Penyerapan Tenaga Kerja
Selain delapan program akselerasi, pemerintah juga menyiapkan lima program khusus untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja:
-
Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Targetnya adalah menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja pada Desember 2025. -
Kampung Nelayan Merah Putih
Dalam jangka panjang, program ini ditargetkan menciptakan 200.000 lapangan kerja. -
Revitalisasi Tambak Pantura
Seluas 20.000 hektar akan direvitalisasi dengan target penyerapan 168.000 tenaga kerja. -
Modernisasi 1.000 Kapal Nelayan
Program ini bertujuan menciptakan 200.000 lapangan kerja. -
Perkebunan Rakyat
Kementerian Pertanian akan melakukan penanaman kembali 870.000 hektar tanaman pertanian. Targetnya adalah membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.
Empat Program yang Dilanjutkan Tahun 2026
Empat program yang akan dilanjutkan hingga tahun 2026 antara lain:
-
Perpanjangan Pemanfaatan PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM
Program ini akan berlaku hingga tahun 2029 dan akan disesuaikan kriterianya. -
Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja Sektor Pariwisata
Diperuntukkan bagi pekerja di sektor pariwisata melalui APBN 2026. -
PPh 21 DTP untuk Pekerja Industri Padat Karya
Program ini juga akan dijalankan melalui APBN 2026. -
Diskon Iuran JKK dan JKM untuk Seluruh BPU
Diskon ini diberikan sebagai bentuk dukungan bagi pekerja non-upah.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!