Resah Warga Tasikmalaya, MBG Diganti Bantuan Tunai

Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas oleh pemerintah, kembali menjadi perbincangan masyarakat. Di beberapa daerah, program ini mendapat keluhan terkait kualitas makanan yang dinilai kurang terjaga serta adanya dugaan kasus keracunan pada pelajar. Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ketua RT bernama Uus menyampaikan kekhawatirannya mengenai pengawasan mutu makanan dalam program tersebut. Ia khawatir anak-anak di sekolah bisa mengalami keracunan akibat makanan yang tidak layak dikonsumsi.

“Saya takut kalau anak saya juga mengalami keracunan gara-gara makanan yang tidak layak. Kalau programnya baik, tentu kami mendukung, tapi kalau membahayakan anak, itu bikin resah,” ujar Uus saat memberikan pernyataannya.

Usulan Alternatif Bantuan Uang Tunai

Meski mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperhatikan gizi anak sekolah, Uus mengusulkan agar MBG diganti dengan bantuan uang tunai. Dengan sistem ini, orang tua bisa lebih leluasa membeli makanan sehat yang lebih terjamin kualitasnya untuk anak-anak mereka.

“Sebaiknya diganti saja dengan bantuan uang. Jadi orang tua bisa langsung membelikan makanan sehat untuk anaknya,” tambahnya.

Selain sebagai orang tua, Uus juga memiliki profesi sebagai pedagang makanan. Ia merasa bahwa program MBG berdampak negatif terhadap usaha kecil karena masyarakat cenderung memilih makanan gratis dari pemerintah.

“Program ini bukannya membantu, malah bikin usaha kecil tersaingi. Kami mendukung semua kebijakan pemerintah, tapi kalau lebih banyak mudaratnya, lebih baik dievaluasi. Masih banyak solusi yang bisa lebih bermanfaat,” katanya.

Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MBG

Banyak pengamat menilai bahwa kritik seperti ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Evaluasi terhadap pengawasan mutu makanan dan mekanisme distribusi sangat penting agar tujuan mulia dari MBG benar-benar tercapai. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa program ini tidak merugikan masyarakat kecil, terutama para pelaku usaha kecil.

Beberapa poin yang perlu diperhatikan antara lain:

• Kualitas makanan yang disediakan harus sesuai standar kesehatan.
• Proses distribusi makanan harus transparan dan efisien.
• Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan untuk perbaikan program.
• Dampak ekonomi terhadap pelaku usaha kecil perlu dipertimbangkan.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat yang maksimal tanpa menimbulkan konsekuensi negatif. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu mencari solusi alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan, seperti bantuan uang tunai, yang bisa memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.

Pemantauan dan partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, diharapkan MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi generasi muda Indonesia.