Tuntutan Investigasi terhadap Kasus Keracunan MBG
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, mengajukan permintaan kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali terjadi di berbagai daerah. Ia menekankan pentingnya membedakan antara kejadian yang disebabkan oleh kelalaian dan yang diduga sengaja dilakukan.
Dasco menilai bahwa APH perlu turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah korban benar-benar mengalami keracunan atau ada faktor lain yang menyebabkannya. Menurutnya, langkah-langkah seperti ini diperlukan agar bisa ditentukan tindakan yang tepat dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
Di samping itu, ia juga menyerukan agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih serius dalam menangani isu ini. Sebab, kasus keracunan MBG tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi telah melibatkan beberapa wilayah. Dasco menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dari BGN agar program MBG dapat berjalan dengan baik dan aman bagi para penerima manfaat.
Sebagai anggota DPR, ia memberi waktu pada BGN untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program tersebut. Namun, ia menyerahkan tugas pemantauan kasus ini kepada Komisi IX DPR, yang menangani isu kesehatan dan gizi. Komisi ini akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memastikan program MBG berjalan secara rapi dan tidak menimbulkan risiko lagi.
Korban Keracunan MBG Meningkat di Bandung Barat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terkena dampak keracunan. Dinas Kesehatan Bandung Barat mencatat jumlah korban mencapai 842 orang pada Rabu (24/9) sore. Data ini diperoleh berdasarkan laporan terakhir pada pukul 16.24 WIB.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N Sukandar, menjelaskan bahwa jumlah korban meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Kejadian ini telah membuat pemerintah setempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai upaya untuk mempercepat proses penanganan dan pengawasan.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia makanan MBG di wilayah tersebut. Saat ini, 85 dapur yang ada di Bandung Barat sedang dievaluasi. Dari data yang diperoleh, sebagian besar belum memiliki sertifikasi kesehatan.
Jeje menambahkan bahwa saat ini, dapur di Cipongkor sudah ditutup sementara. Pemkab Bandung Barat akan terus memantau dan memastikan bahwa semua dapur penyedia makanan MBG memenuhi standar kesehatan sebelum kembali beroperasi.
Langkah-Langkah Penanganan dan Evaluasi
Pemkab Bandung Barat menegaskan bahwa penanganan terhadap kasus ini dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Selain menetapkan status KLB, pihak berwenang juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk dinas kesehatan dan lembaga pemerintahan setempat.
Selain itu, pihak sekolah dan pengelola MBG juga diminta untuk bekerja sama dalam memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Evaluasi terhadap seluruh sistem distribusi makanan harus dilakukan secara berkala untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dan pengawasan dari lembaga otonom juga sangat penting. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan jika menemukan adanya indikasi keracunan atau ketidaksesuaian dalam penyediaan makanan MBG. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan bisa dilakukan secara efektif dan merata.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!