Bank-Bank Pelat Merah Tetap Berencana Menerbitkan Surat Utang Meski Dapat Dana dari Pemerintah
Pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun kepada bank-bank pelat merah. Namun, tampaknya hal ini tidak mengubah rencana beberapa bank untuk mencari sumber pendanaan lain. Terutama, dua bank milik Danantara tetap berencana menerbitkan surat utang hingga akhir 2025.
Danan Dito, Head of Financial Institutions Ratings Division Pefindo, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sudah menerima dua mandat dari bank milik negara terkait penerbitan surat utang. Ia menilai bahwa kucuran dana tersebut belum tentu menghentikan niat bank-bank tersebut untuk menerbitkan surat utang. Salah satu alasan yang disampaikannya adalah kemungkinan dana yang diterima tidak hanya digunakan untuk ekspansi kredit.
"Bank biasanya juga menggunakan dana tersebut untuk mengganti deposito yang akan jatuh tempo, terutama yang relatif mahal," ujar Dito. Ia menambahkan bahwa dua bank tersebut termasuk dalam enam bank yang direncanakan menerbitkan surat utang. Nilai surat utang dari keenam bank ini mencapai Rp 15,97 triliun.
Sementara itu, realisasi penerbitan surat utang hingga akhir Agustus 2025 dari sektor perbankan menunjukkan bahwa kontribusi dari bank pelat merah cukup besar. Jumlahnya mencapai 60% atau senilai Rp 15 triliun dari tiga bank negara.
Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menyatakan bahwa tidak ada perubahan rencana untuk menerbitkan surat utang. Ia memastikan bahwa rencana tersebut akan berjalan dengan nilai sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Menurutnya, tambahan likuiditas dari pemerintah serta rencana penerbitan obligasi BTN diperlukan untuk mendukung program 3 juta rumah.
"Dengan rencana penerbitan obligasi ini, BTN dapat mengurangi maturity mismatch antara pendanaan dan pembiayaan kredit," ujar Ramon.
Di sisi lain, Direktur Keuangan Bank Mandiri, Novita W. Anggraini, mengatakan bahwa rencana penerbitan surat utang sedang dalam proses dan masih menunggu persetujuan regulator. Ia menegaskan bahwa jika mendapat persetujuan, pihaknya akan menyampaikannya ke publik.
Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut merupakan upaya Bank Mandiri untuk tidak hanya mencari likuiditas dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurutnya, ada opsi-opsi lain untuk fleksibilitas struktur pendanaan di luar DPK.
"Kami juga melihat selain mengedepankan strategi pada mencari likuiditas yang berdasarkan dari fundamental dana pihak ketiga. Kami juga tetap mengkaji kemungkinan fleksibilitas struktur pendanaan atau struktur likuiditas melalui opsi yang di luar DPK," ujarnya.
Tujuan dari kapasitas pendanaan ini adalah untuk menjaga stabilitas kas dan memantau dinamika makroekonomi serta kondisi internal perusahaan.
Pengamat Perbankan M. Amin Nurdin berpendapat bahwa sejatinya ada kemungkinan bank-bank ini menunda penerbitan surat utang. Terlebih setelah mendapat tambahan likuiditas dari pemerintah yang totalnya mencapai Rp 200 triliun. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa perlu dilihat apakah pemberian likuiditas dari pemerintah itu hanya bisa digunakan untuk ekspansi kredit atau boleh untuk menutup bunga yang jatuh tempo. Alhasil, penerbitan obligasi tetap diperlukan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!