
Penyertaan Modal Pemprov Riau ke BUMD Mendekati Rp1 Triliun, Namun Kontribusi Masih Minim
Penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah mencapai angka yang sangat besar. Hingga saat ini, total dana yang telah dialokasikan mencapai Rp980,8 miliar atau hampir mendekati angka satu triliun rupiah. Meskipun jumlahnya cukup besar, kontribusi yang diberikan oleh BUMD tersebut dalam bentuk deviden masih tergolong kecil.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan bahwa kinerja tujuh BUMD yang menerima penyertaan modal dari pemerintah provinsi perlu mendapat perhatian serius. Ia menyoroti fakta bahwa meski modal yang ditanamkan sudah hampir mencapai satu triliun rupiah, tidak sebanding dengan deviden yang masuk ke kas daerah.
Berikut adalah tujuh BUMD yang menerima penyertaan modal dari Pemprov Riau:
- PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah: Penyertaan modal sebesar Rp519,1 miliar.
- PT Pengembangan Investasi Riau (PIR): Penyertaan modal sebesar Rp124,9 miliar.
- PT Sarana Pembangunan Riau (SPR): Penyertaan modal sebesar Rp49 miliar.
- PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER): Penyertaan modal sebesar Rp80 miliar.
- PT Jamkrida Riau: Penyertaan modal sebesar Rp50,4 miliar.
- PT Riau Petroleum: Penyertaan modal sebesar Rp7,5 miliar.
- PT Riau Airlines (RAL): Penyertaan modal sebesar Rp149,7 miliar.
Dari semua BUMD tersebut, Bank Riau Kepri Syariah menjadi salah satu yang memberikan kontribusi terbesar. Dalam beberapa tahun terakhir, BRK Syariah telah menyetorkan dividen ke Pemprov Riau sebesar Rp1,9 triliun, meskipun modal yang ditanamkan hanya sebesar Rp519,1 miliar. Ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki BUMD tersebut.
Selain BRK Syariah, Riau Petroleum juga memberikan kontribusi signifikan. Meski sebagian besar pendapatan berasal dari PI, Riau Petroleum tetap mampu menghasilkan dividen sebesar Rp1,2 triliun. Namun, kontribusi ini tidak sepenuhnya berasal dari bisnis utamanya.
Di sisi lain, PT PER menunjukkan peningkatan yang positif. Target dividen untuk tahun 2024 sebesar Rp2,5 miliar berhasil melebihi dengan realisasi sebesar Rp3,1 miliar. Meski begitu, angka tersebut masih jauh dari besarnya modal yang ditanamkan.
Sementara itu, empat BUMD lainnya dianggap masih dalam kondisi yang kurang optimal. Contohnya, SPR hanya mampu menyetorkan dividen sebesar Rp1,4 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, PIR bahkan tidak menyetorkan dividen sama sekali pada tahun yang sama.
Abdullah menilai bahwa dengan nilai penyertaan modal yang besar, BUMD seharusnya mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Ia meminta manajemen BUMD lebih transparan, profesional, dan berani melakukan inovasi dalam bisnis. Jangan hanya bergantung pada setoran modal dari pemerintah, namun juga mampu mengembalikan keuntungan yang seimbang.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!