Jakarta sebagai Kota Global dan Peluang bagi Budaya Betawi
Transformasi Jakarta dari ibu kota negara menjadi kota global memberikan peluang baru bagi para pelaku budaya Betawi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bamus Betawi, Munir Arsyad, dalam pernyataan yang diterima oleh media. Menurutnya, Jakarta tetap harus mengembangkan dan melestarikan budaya Betawi agar potensi ekonomi dari organisasi-organisasi masyarakat Betawi dapat meningkat.
Untuk mempersiapkan transformasi tersebut, Bamus Betawi sebagai pelaku budaya menggelar dialog interaktif di beberapa kawasan seperti Matraman, Jakarta Timur, dan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dialog ini dilakukan untuk membahas berbagai aspek terkait pengembangan budaya Betawi di tengah perubahan status kota.
Munir menilai bahwa perubahan status Jakarta justru membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi yang berbasis seni, kuliner, dan kerajinan khas Betawi. Ia menekankan bahwa identitas Betawi tetap menjadi wajah utama kota ini meskipun tidak lagi berstatus ibu kota negara. Dengan demikian, pengrajin, seniman, dan pelaku kuliner Betawi memiliki peluang besar untuk bekerja sama mempromosikan budaya hingga level global.
Menurutnya, promosi budaya yang dikemas dengan baik dapat menjadi magnet wisata. Mereka bisa menikmati kekayaan budaya lokal yang ada. Momentum ini harus dimanfaatkan oleh pelaku budaya Betawi untuk berkreasi sekaligus mengembangkan potensi komersial mereka.
Sektor kuliner, seni pertunjukan, kerajinan, hingga event budaya dinilai bisa menjadi penggerak ekonomi sekaligus sarana pelestarian budaya. Ini akan sangat membantu melestarikan serta mempromosikan kebudayaan Betawi. Sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi warga Betawi di Jakarta.
Jakarta Masih Ibu Kota Indonesia
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia mulai 2028. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
Pramono menjelaskan bahwa dengan terminologi ibu kota politik, ini bisa bermacam-macam. Pasti Pak Gubernur Lemhannas juga bisa menjabarkan bahwa transformasi pemindahan pemerintahan ini pasti tidak dilakukan secara keseluruhan di tahun 2028. Pada 2028 kemungkinan besar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan beroperasi di IKN.
Namun, Jakarta tetap akan menjadi pusat aktivitas bisnis sekaligus menjalankan sebagian besar administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyiapkan langkah strategis menghadapi perubahan tersebut.
Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta tetap ditetapkan sebagai ibu kota, sekaligus diarahkan menjadi kota global yang inklusif dengan budaya Betawi sebagai identitas utama. Nanti, billboardnya, batas-batas kecamatannya, batas kotanya, akan kami beri dengan simbol-simbol Betawi karena ini memang undang-undang.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!