Pidato Prabowo Subianto di PBB: Langkah Diplomasi yang Berani dan Strategis
Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto dalam forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi pernyataan strategis yang mengubah posisi Indonesia di panggung internasional. Dalam pidatonya, Prabowo menunjukkan sikap yang lebih asertif dan konstruktif dalam menangani krisis global, terutama terkait isu Palestina dan Israel.
Dalam pidato tersebut, ia menyampaikan tawaran yang unik, yaitu pengakuan bersyarat terhadap Israel. Namun, tawaran ini akan terwujud hanya jika Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Langkah ini merupakan sebuah pivot diplomasi yang sangat berani, sekaligus menyeimbangkan komitmen historis bangsa terhadap perjuangan anti-kolonial dengan keinginan pragmatis untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia.
Di hadapan 33 negara dan organisasi regional, Prabowo mengecam situasi di Gaza yang mengerikan, termasuk korban jiwa yang tak berdosa, seperti wanita dan anak-anak, akibat kelaparan dan bencana kemanusiaan. Ia juga memberikan dua proposal nyata:
- Dukungan terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian.
- Kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB.
Tawaran ini mendapatkan dukungan dari "Deklarasi New York" yang diadopsi pada 12 September 2025, yang telah didukung oleh 142 negara anggota PBB. Hal ini menunjukkan bahwa tawaran Indonesia bukanlah langkah tunggal, melainkan bagian dari momentum multilateral yang signifikan.
Namun, di balik sambutan internasional, langkah ini juga menghadapi tantangan dari opini publik domestik. Survei MEDIAN pada Juni 2025 menunjukkan bahwa 74,9% responden menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Sentimen ini berakar pada ideologi anti-kolonial yang kuat sejak awal kemerdekaan. Meskipun demikian, 20,7% responden bersedia menerima normalisasi dengan syarat tertentu, menunjukkan adanya ruang untuk dialog dan kesepahaman.
Pergeseran diplomatik ini tidak lepas dari pertimbangan ekonomi. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan adanya hubungan bisnis informal antara Indonesia dan Israel, meski belum ada hubungan diplomatik resmi. Pada tahun 2023, volume perdagangan mencapai $187,7 juta, naik menjadi $237,9 juta pada 2024. Pada Januari-Juli 2025, pertumbuhan perdagangan mencapai 18,77%, dengan total volume mencapai $165,7 juta. Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan, jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan total perdagangan Indonesia yang mencapai ratusan miliar dolar.
Oleh karena itu, rasionalitas ekonomi dari pivot ini tampaknya lebih didasarkan pada tujuan jangka panjang, yaitu keanggotaan OECD. Israel adalah anggota OECD, sehingga pengakuan bersyarat Prabowo dapat dilihat sebagai langkah penting untuk memenuhi prasyarat keanggotaan.
Para pejabat negara dan tokoh nasional memberikan dukungan terhadap pidato ini. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut pidato Prabowo sebagai "kehormatan bagi Indonesia" dan melihat momen ini sebagai kesempatan untuk menyuarakan Indonesia di tingkat global. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan pengakuan tanpa syarat, tetapi posisi yang logis dan seimbang sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia.
Meskipun langkah ini berani, ia tidak akan berarti banyak tanpa tindak lanjut yang nyata. Pemerintah perlu menerjemahkan ambisi ini menjadi langkah konkret, seperti mendukung mekanisme akuntabilitas di PBB atau mendukung kasus hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM di Palestina. Dengan menggabungkan ambisi ekonomi dan konsistensi moral, Indonesia dapat membuktikan bahwa bangsa besar dapat berkembang tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan dan keadilan universal. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan global yang terpercaya dan berpengaruh.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!