Kegiatan Pertanahan Berkontribusi pada Perekonomian Nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menjalankan berbagai kegiatan pendaftaran tanah dan layanan pertanahan yang memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi dari sektor ini terlihat melalui penerimaan negara yang berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh), hingga Hak Tanggungan.
Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, total nilai penerimaan negara dari berbagai sumber tersebut telah mencapai Rp576 triliun hingga tahun 2024. Angka ini diperkirakan akan meningkat lebih besar lagi pada tahun ini. Ia menekankan bahwa dampak positif dari kegiatan ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu, 24 September 2025, Menteri Nusron menyampaikan pentingnya kepastian hukum atas tanah. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas ekonomi. Misalnya, petani bisa memperoleh kredit untuk membeli pupuk atau alat produksi, pelaku UMKM dapat menggunakan tanah sebagai agunan untuk memperluas usaha, dan keluarga kecil memiliki pegangan kuat dalam merencanakan masa depan anak-anak mereka.
Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
Menteri Nusron menegaskan bahwa tugas Kementerian ATR/BPN bukan hanya tentang memberikan rasa aman terhadap tanah, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi bangsa. Ia menyoroti bahwa tanah dan ruang tidak otomatis membawa kesejahteraan, tetapi dengan pengelolaan yang baik dan tertata, potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pada momen peringatan 65 tahun sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ia mengingatkan jajarannya bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada bagaimana tanah dan ruang dikelola dengan baik. Dari tanah yang terdaftar, kepastian hukum dapat tumbuh. Dari sawah yang terlindungi, ketahanan pangan dapat tercapai. Dan dari ruang yang tertata, peluang usaha serta investasi bisa muncul.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Ia menekankan bahwa amanah besar yang diemban oleh pemerintah adalah memastikan bahwa tanah terjaga, ruang tertata, sehingga menjadi sumber kehidupan, keadilan, dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan setiap langkah yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Beberapa kebijakan dan program yang telah diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem pertanahan dan mendukung perekonomian nasional. Dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.
Selain itu, pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak atas tanah juga menjadi fokus utama. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan lebih banyak orang dapat memanfaatkan aset tanah mereka secara optimal, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis.
Dalam rangka memperkuat sistem pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan inovasi dan modernisasi proses pendaftaran tanah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses, mengurangi kesalahan administratif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan yang ada.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan perekonomian nasional dapat semakin stabil dan berkembang. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, karena akses terhadap tanah dan ruang yang lebih baik dapat membuka peluang baru dalam berbagai bidang kehidupan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!