Perubahan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan perubahan besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan berlaku mulai awal tahun depan. Dalam kebijakan baru ini, MBG tidak lagi menggunakan produk pangan yang diproduksi oleh pabrik, melainkan lebih fokus pada produk lokal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendorong perekonomian lokal.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang memberikan peringatan tegas kepada pengelola dapur MBG agar tidak lagi membeli produk pabrikan untuk disajikan kepada siswa penerima manfaat. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen BGN untuk menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya MBG sebagai alat penggerak ekonomi lokal.
"Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya konglomerat," tegas Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat 26 Desember 2025.
Fokus pada Produk Lokal
Nanik memberikan contoh bagaimana roti yang sebelumnya banyak dipasok dari pabrik roti besar kini akan diganti dengan produk yang dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga di sekitar sekolah. Ia menjelaskan bahwa roti tersebut akan dibuat oleh para ibu dan kemudian diberikan kepada anak-anak.
"Roti-roti yang dibuat oleh ibu-ibu murid-murid yang kami berikan makan. Jadi, roti itu nanti akan dibuat oleh ibunya, dan rotinya akan dimakan anak-anaknya," katanya.
Selain itu, BGN tetap memberikan kelonggaran bagi wilayah yang tidak memiliki peternakan susu lokal, yaitu masih bisa menggunakan susu kemasan dari pabrikan besar. Namun, untuk produk pangan lainnya, BGN menegaskan bahwa harus berasal dari sumber lokal.
Kritik Terhadap Menu MBG
Program MBG sebelumnya sering mendapat kritik karena menu yang disajikan terdiri dari makanan pabrikan dan berbahan impor seperti burger dan spageti. Ahli gizi dr. Tan Shot Yen menilai bahwa menu tersebut tidak mencerminkan kekayaan pangan lokal Indonesia dan kurang sehat bagi anak-anak.
Menurut dr. Tan, menu MBG seharusnya minimal 80 persen berbasis pangan lokal sesuai kearifan daerah. Misalnya, anak-anak di Papua bisa mendapat menu ikan kuah asam, sedangkan di Sulawesi bisa disajikan kapurung.
"Menu seperti burger dan spageti tidak sesuai dengan tujuan pemenuhan gizi dan mengabaikan keberagaman pangan lokal," ujarnya dalam sebuah diskusi gizi.
Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan bahwa menu variasi seperti burger muncul karena permintaan anak-anak. Namun, ia memastikan bahwa kritik tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar MBG lebih fokus pada pangan lokal.
Penegakan Standar Operasional Prosedur
Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga menekankan bahwa BGN tidak akan menoleransi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) sekecil apapun. Ia menyoroti kasus di Bandung di mana ayam potong dibeli pada Sabtu namun baru dimasak pada Rabu.
"Saya minta para mitra untuk ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak menolerir bahan baku bila tidak fresh (segar, red.)," ujarnya.
Menurutnya, kelalaian dalam pengelolaan bahan baku berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan massal, sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah.
Harapan untuk Masa Depan
Kebijakan baru BGN ini diharapkan mampu sekaligus memperbaiki kualitas gizi anak dan membangkitkan ekonomi masyarakat daerah. Dengan melibatkan UMKM, koperasi, hingga usaha desa, program MBG diharapkan tidak hanya menyehatkan anak, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi perekonomian lokal.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!