Pajak Digital Tembus Rp 41 Triliun, Dari UMKM hingga Kripto

Penerimaan Pajak Sektor Ekonomi Digital Capai Rp 41,09 Triliun Hingga Agustus 2025

Penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital di Indonesia tercatat mencapai angka yang sangat signifikan. Sampai dengan 31 Agustus 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa penerimaan pajak dari sektor ini telah mencapai Rp 41,09 triliun. Angka ini berasal dari beberapa sumber seperti pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol), dan pajak dari transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

Penyetoran PPN PMSE oleh 201 Pemungut

Salah satu komponen utama dalam penerimaan pajak digital adalah PPN dari PMSE. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyampaikan bahwa hingga Agustus 2025, sebanyak 201 pemungut PMSE yang telah ditunjuk telah melakukan penyetoran pajak dengan total sebesar Rp 31,85 triliun. Angka tersebut terdiri atas:

Tahun 2020: Rp 731,4 miliar
Tahun 2021: Rp 3,90 triliun
Tahun 2022: Rp 5,51 triliun
Tahun 2023: Rp 6,76 triliun
Tahun 2024: Rp 8,44 triliun
Hingga Agustus 2025: Rp 6,51 triliun

Selain itu, pemerintah telah menunjuk 236 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan Agustus 2025, terdapat empat penunjukan baru, yaitu Blackmagic Design Asia Pte Ltd, Samsung Electronics Co., Ltd., PIA Private Internet Access, Inc, dan Neon Commerce Inc. Di sisi lain, pemerintah juga mencabut satu pemungut PPN PMSE, yakni TP Global Operations Limited.

Penerimaan Pajak Kripto

Pajak kripto juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Sampai dengan Agustus 2025, penerimaan pajak kripto mencapai Rp 1,61 triliun. Rincian penerimaan tersebut antara lain:

Tahun 2022: Rp 246,45 miliar
Tahun 2023: Rp 220,83 miliar
Tahun 2024: Rp 620,4 miliar
Tahun 2025: Rp 522,82 miliar

Pajak kripto terdiri dari pajak penghasilan (PPh) 22 sebesar Rp 770,42 miliar dan pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) sebesar Rp 840,08 miliar.

Kontribusi Pajak Fintech

Pajak dari sektor fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) juga memberikan kontribusi besar. Sampai dengan Agustus 2025, penerimaan pajak fintech mencapai Rp 3,99 triliun. Rincian penerimaannya antara lain:

Tahun 2022: Rp 446,39 miliar
Tahun 2023: Rp 1,11 triliun
Tahun 2024: Rp 1,48 triliun
Tahun 2025: Rp 952,55 miliar

Pajak fintech terdiri dari:

PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT): Rp 1,11 triliun
PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN): Rp 724,32 miliar
PPN DN atas setoran masa: Rp 2,15 triliun

Penerimaan Pajak SIPP

Terakhir, pajak dari transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) juga memberikan kontribusi signifikan. Sampai dengan Agustus 2025, penerimaan pajak SIPP mencapai Rp 3,63 triliun. Rincian penerimaannya antara lain:

Tahun 2022: Rp 402,38 miliar
Tahun 2023: Rp 1,12 triliun
Tahun 2024: Rp 1,33 triliun
Tahun 2025: Rp 786,3 miliar

Pajak SIPP terdiri dari: