Pemerintah Berharap Ekonomi Digital Dongkrak Pertumbuhan, Bagaimana Nasib Pekerjaan?

Pemerintah Berupaya Kembangkan Ekonomi Digital sebagai Mesin Pertumbuhan Baru

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan menjadikan ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan baru di masa depan. Ia menjelaskan bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh komoditas primer seperti batu bara, CPO, nikel, dan migas. Meskipun komoditas tersebut masih akan dipertahankan, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia perlu menciptakan mesin pertumbuhan yang baru.

“Indonesia kuat karena komoditas, tahun 70-an karena oil boom, di tahun 2000-an kita kuat dengan sawit, hilirisasi. Tetapi next engine of growth itu harus sumber daya manusia dan digitalisasi. Baru kita bisa menyusul kemajuan yang ada di Jepang, Korea, China,” ujarnya dalam Kagama Leaders Forum #3 di Kantor RRI, Jakarta, Rabu (25/9/2025).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menandatangani kesepakatan dagang komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada Selasa (23/9/2025). Airlangga mengatakan bahwa meski beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Singapura sudah memiliki CEPA dengan Uni Eropa sebelumnya, IEU-CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa lebih mutakhir karena juga mencakup aspek ekonomi digital.

Skala Ekonomi Indonesia dan Potensi Ekonomi Digital

Airlangga mencatat bahwa nilai ekonomi Indonesia bersama 27 negara Uni Eropa mencapai US$31 triliun atau sekitar Rp517 kuadriliun (asumsi kurs JISDOR 24 September 2025 senilai Rp16.680 per dolar AS). Total penduduk Indonesia dan Uni Eropa mencapai 732 juta jiwa. Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital yang besar melalui perjanjian IEU-CEPA.

Selain itu, Airlangga menyebut bahwa kesiapan digital Indonesia sudah diakui secara internasional. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di ASEAN yang sudah dinyatakan siap mengadopsi teknologi digital oleh UNESCO melalui Readiness Assessment Methodology. Selain itu, Indonesia terus membangun infrastruktur digital meski menghadapi tantangan geografis. Dengan 17 ribu pulau, tidak semua wilayah bisa dijangkau melalui fiber optik. Oleh karena itu, Indonesia salah satu negara awal yang menggunakan Low Earth Orbit Satellite. Saat ini, sudah ada 100 ribu pelanggan Low Earth Orbit Satellite di daerah 3 terdepan, terluar, dan tertinggal.

Target Kebutuhan Tenaga Digital hingga 2030

Dengan infrastruktur yang berkembang, pemerintah menargetkan kebutuhan 10,7 juta talenta digital hingga 2030. Untuk mendukung hal ini, Indonesia telah menandatangani sejumlah kerja sama internasional termasuk Tech X Program dengan Singapura untuk membuka peluang kerja digital lintas negara. “Jadi talenta digital, lulusan [keahlian digital] ataupun siapapun yang bersedia untuk bekerja di negara lain, itu pintunya terbuka,” tutup Airlangga.

Stimulus Perekonomian untuk Sektor Padat Karya

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah program stimulus perekonomian guna memacu pertumbuhan ekonomi pada 2025 dan 2026. Salah satu sektor yang paling banyak mendapatkan manfaat adalah sektor padat karya. Sebelum pengumuman hari ini, Senin (15/9/2025), sektor padat karya sudah mendapatkan stimulus berupa pembebasan pajak karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Pemerintah akan menanggung PPh 21 dari sektor padat karya sampai dengan 2026. Pembebasan pajak karyawan itu akan menyasar pada industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit. Target penerima adalah bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, dan menyasar sebanyak 1,7 juta pekerja.

Berikut daftar stimulus perekonomian yang akan diterima oleh sektor padat karya:

1. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya sampai dengan 2026. Sasaran industri yakni alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit, dengan target penerima 1,7 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Anggaran yang disiapkan Rp800 miliar tahun ini dan dilanjutkan hingga tahun depan.
2. Perluasan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) pada 2026 hingga ke petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga. Targetnya 9,9 juta orang dan perkiraan anggarannya Rp753 miliar.
3. Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk 609.465 orang.
4. Program penyerapan tenaga kerja untuk program prioritas yakni Koperasi Desa Merah Putih, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya mencapai 1 juta orang pada Desember 2025.
5. Program penyerapan tenaga kerja untuk Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan untuk 100 desa, dan diharapkan menyerap 8.645 tenaga kerja. Pada jangka panjang, program itu diharapkan bisa menyerap 200.000 pekerja di 4.000 titik. Kemudian, terkait revitalisasi tambak di Pantura, aksesnya 20.000 hektare dan menyerap 168.000 tenaga kerja.
6. Program penyerapan tenaga kerja untuk modernisasi 1.000 kapal nelayan. Program tersebut diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru dan menyasar kepada kapal 30 GT, 150 GT dan unitnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih.
7. Program penyerapan tenaga kerja untuk perkebunan rakyat meliputi penanaman kembali 870.000 hektare oleh Kementerian Pertanian. Harapannya bisa membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja, dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, dan pala.