Pemerintah Rilis 8 Stimulus Ekonomi 2025, Ini Detailnya

Program Stimulus Ekonomi Akselerasi 2025 yang Diumumkan Pemerintah

Pemerintah telah mengumumkan sejumlah program stimulus ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2025. Program ini terdiri dari delapan kebijakan akselerasi yang disetujui oleh presiden dalam rapat terbatas, serta empat program yang akan dilanjutkan pada 2026 dan lima program andalan yang fokus pada penyerapan tenaga kerja.

Delapan Program Akselerasi Tahun 2025

Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi
Program ini ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dengan batas usia maksimal satu tahun setelah lulus. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada para lulusan agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja Sektor Pariwisata
Kebijakan ini mencakup perluasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 DTP yang diberlakukan kepada pekerja di sektor pariwisata. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak yang dialami pekerja di bidang tersebut.
Bantuan Pangan Periode Oktober-November 2025
Pemerintah akan memberikan bantuan pangan selama dua bulan, yaitu Oktober hingga November 2025, sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Diskon Iuran JKK dan JKM untuk BPU Transportasi Online
Pemerintah menawarkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor transportasi online, termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik, selama enam tahun.
Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
Program ini berfokus pada layanan tambahan untuk karyawan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam hal perumahan.
Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)
Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR akan melaksanakan program padat karya tunai yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pekerjaan sementara.
Program Deregulasi Implementasi PP28/202p
Program ini mencakup penerapan regulasi baru yang bertujuan untuk mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi di sektor swasta.
Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta)
Proyek pilot ini fokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat kerja bagi pelaku ekonomi gig di wilayah DKI Jakarta.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16,23 triliun untuk delapan program akselerasi ini di tahun 2025.

Empat Program yang Dilanjutkan pada Tahun 2026

Perpanjangan Waktu Pemanfaatan PPh Final 0,5 Persen untuk UMKM
Kebijakan ini akan diperpanjang hingga tahun 2026, termasuk penyesuaian penerima PPh Final 0,5 persen untuk wajib pajak UMKM.
Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja Sektor Pariwisata
Kebijakan ini akan terus berlaku pada APBN 2026, dengan tujuan untuk tetap memberikan perlindungan pajak bagi pekerja di sektor pariwisata.
PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Industri Padat Karya
Kebijakan ini juga akan diterapkan pada APBN 2026, khususnya untuk pekerja di industri yang membutuhkan tenaga kerja banyak.
Diskon Iuran JKK dan JKM untuk Semua BPU
Pemerintah akan memberikan diskon iuran JKK dan JKM kepada semua BPU, baik itu di sektor transportasi maupun sektor lainnya.

Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja

Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)
Program ini bertujuan untuk membangun koperasi desa dan kelurahan yang dapat menjadi wadah bagi pengembangan ekonomi masyarakat lokal.
Replanting di Perkebunan Rakyat
Kebijakan ini berfokus pada peremajaan perkebunan rakyat, khususnya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Kampung Nelayan Merah Putih
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur dan pelatihan teknis.
Revitalisasi Tambak Pantura
Kebijakan ini mencakup pembaruan tambak di kawasan pantura, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan.
Modernisasi Kapal Nelayan
Program ini akan membantu nelayan dalam menggunakan kapal yang lebih modern dan efisien untuk meningkatkan hasil tangkapan laut.