Pemkot Tangsel Dinobatkan sebagai Daerah Paling Transparan di Banten
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berhasil meraih penghargaan sebagai daerah paling transparan di Provinsi Banten. Hal ini diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, yang memberikan nilai tertinggi kepada Pemkot Tangsel dengan skor 98,85 poin dari tujuh kabupaten/kota lainnya. Prestasi ini menunjukkan komitmen pemerintah setempat dalam menjalankan sistem pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
Transparansi yang dilakukan Pemkot Tangsel tidak hanya berdampak pada kinerja internal, tetapi juga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Contohnya adalah peran aktif artis Leony Vitria Hartanti yang menyampaikan kritik terhadap beberapa program pemerintah melalui website resmi Pemkot Tangsel.
Leony mengungkapkan keberatannya terhadap pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, respons Pemkot Tangsel sangat positif, karena dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang penting dalam memastikan keadilan dan kejelasan pengelolaan anggaran. Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menyatakan bahwa pihaknya selalu menghargai partisipasi aktif masyarakat dan berkomitmen memberikan penjelasan yang faktual, transparan, dan akuntabel.
Penjelasan Mengenai Anggaran yang Disoroti
Beberapa anggaran yang disoroti oleh Leony termasuk belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp731 juta. Menurut Benyamin, dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan instalasi listrik kantor. Sementara itu, anggaran untuk pemeliharaan jalan dan irigasi masuk dalam kode rekening belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dengan pagu anggaran mencapai Rp538 miliar.
Selain itu, dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp136 juta diberikan kepada kelompok masyarakat yang mengajukan proposal melalui Pemkot Tangsel. Dari jumlah tersebut, dua lembaga panti menerima bantuan sosial berdasarkan usulan mereka.
Program Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga telah menganggarkan dana sebesar Rp648,1 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain:
- Perbaikan rumah umum tidak layak huni (RUTLH) sebanyak 500 rumah setiap tahun.
- Perbaikan sanitasi dan MCK.
- Jaminan kesehatan masyarakat semesta (UHC) untuk 284.229 masyarakat dengan pagu anggaran Rp133 miliar.
- Beasiswa pendidikan.
- Jaminan pekerja rentan.
- Pelatihan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, persentase penduduk miskin di Tangsel sebesar 2,36 persen, yaitu angka terendah se-Banten. Selain itu, tingkat pengangguran di kota ini juga tercatat terendah di provinsi tersebut dengan angka 5,09 persen.
Komitmen Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Pemkot Tangsel terus berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempublikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara terbuka melalui situs resmi Pemkot Tangsel. LKPD telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Mekanisme pengawasan juga telah dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti:
- Pengawasan legislatif.
- Inspektorat Daerah sebagai pengawasan internal.
- Partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dengan komitmen ini, Pemkot Tangsel menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya sekadar slogan, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!