Polemik Ranperda Kawasan Tanpa Rokok Jakarta: Kesehatan Publik vs Risiko Ekonomi

Polemik Ranperda Kawasan Tanpa Rokok DKI Jakarta

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta kembali menjadi perbincangan hangat. Regulasi yang sedang dalam proses finalisasi oleh DPRD DKI ini dinilai terlalu ketat dan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk para pedagang kecil, asosiasi usaha, hingga komunitas masyarakat.

Salah satu poin utama dalam Ranperda ini adalah memperluas kawasan bebas rokok. Selain itu, aturan tersebut juga melarang penjualan rokok di beberapa titik tertentu, membatasi sponsorship acara, serta mewajibkan pedagang memiliki izin khusus untuk menjual rokok. Dampak dari regulasi ini dinilai cukup signifikan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang bergantung pada sektor informal.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menyampaikan bahwa meskipun tujuan menjaga kesehatan publik sangat penting, implementasi kebijakan harus dilakukan dengan proporsional. Ia menekankan bahwa penerapan regulasi jangan sampai mengorbankan rakyat kecil.

“Pedagang asongan, UMKM, hingga pekerja sektor informal akan terdampak. Ya, menjaga kesehatan publik sangat baik, tapi implementasi harus proporsional. Jangan sampai regulasi justru memperlebar jurang ketidakadilan,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Chico menyarankan agar DPRD DKI memastikan adanya roadmap transisi yang matang. Hal ini mencakup tahapan penegakan aturan, penyediaan ruang merokok sesuai standar, hingga edukasi publik secara menyeluruh. Dengan begitu, kebijakan tetap berpihak pada kesehatan masyarakat, tetapi tidak menimbulkan gejolak sosial yang kontraproduktif.

Di sisi lain, penolakan terhadap Ranperda ini juga semakin kuat di kalangan masyarakat. Banyak yang menganggap regulasi ini berpotensi mematikan ruang usaha, terutama di sektor hiburan malam, hotel, restoran, kafe, bar, hingga live music. Koordinator Aliansi Pemuda Jakarta, Kamal, menilai bahwa penyusunan Ranperda ini terkesan tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Alih-alih memberikan solusi, kebijakan ini justru bisa menurunkan pendapatan dan meningkatkan angka pengangguran di Jakarta. Ranperda KTR menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap masyarakat, pelaku usaha, hingga pekerja di sektor hiburan dan ekonomi kreatif,” ujarnya.

Hingga saat ini, DPRD DKI masih melakukan pembahasan terhadap draf final Ranperda KTR. Namun, polemik yang berkembang menunjukkan bahwa selain aspek kesehatan publik, regulasi ini juga harus mempertimbangkan dimensi sosial ekonomi. Tujuannya adalah agar tidak melahirkan ketidakadilan baru bagi warga Jakarta.

Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan seperti ini perlu disertai dengan langkah-langkah mitigasi yang lebih tepat. Misalnya, dengan memberikan pelatihan atau bantuan teknis kepada pelaku usaha kecil agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang diatur dalam Ranperda. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa ada alternatif yang bisa diambil oleh para pelaku usaha tanpa mengganggu kesehatan masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa kebijakan yang baik harus mampu menjawab berbagai tantangan yang ada. Dalam kasus ini, kebijakan tentang kawasan tanpa rokok harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga adil terhadap semua pihak yang terlibat.