Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Hingga Agustus 2025
Realisasi belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Agustus 2025 mencapai sebesar Rp 1.388,8 triliun, atau baru terserap sebesar 51,4% dari pagu APBN 2025. Angka ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi pada Agustus 2024, angka penyerapan belanja Pemerintah tahun ini tergolong lebih lambat. Pada periode yang sama tahun lalu, penyerapan belanja mencapai Rp 1.368,6 triliun dengan rasio penyerapan sebesar 55,1%.
Perlahanannya proses penyerapan belanja pemerintah pusat disebabkan oleh perlambatan dalam penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Hingga akhir Agustus 2025, realisasi belanja K/L hanya mencapai 53,8% dari pagu APBN 2025, atau senilai Rp 686 triliun. Jika dibandingkan dengan akhir Agustus 2024, realisasi belanja K/L tercatat lebih tinggi, yaitu sebesar 64,5% atau senilai Rp 703,3 triliun.
Dari total belanja K/L, terdapat beberapa komponen utama yang menjadi sumber pengeluaran. Antara lain:
- Belanja pegawai: sebesar Rp 212,8 triliun
- Belanja barang: sebesar Rp 232,2 triliun
- Belanja modal: sebesar Rp 139,9 triliun
- Bantuan sosial (bansos): sebesar Rp 101,1 triliun
Dalam konferensi pers APBNKiTa Edisi September, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja modal tahun ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun lalu. Tahun ini, realisasi belanja modal hanya mencapai Rp 139,9 triliun, atau turun sebesar 8,5% dibandingkan tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa tahun lalu ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan di beberapa kementerian.
Selain itu, realisasi belanja bansos hingga akhir Agustus 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yaitu naik sebesar 5,5%. Program bantuan sosial ini mencakup berbagai kebijakan yang diberikan kepada masyarakat, antara lain:
- Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 11,3 juta siswa
- KIP Kuliah untuk 895.900 mahasiswa
- Program Keluarga Harapan dengan alokasi sebesar Rp 18,3 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Di sisi lain, belanja non K/L juga mengalami penyerapan yang lebih rendah. Total belanja non K/L mencapai Rp 702,8 triliun, atau baru terserap sebesar 45,6% dari pagu APBN 2025. Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa komponen penting, seperti:
- Pembayaran pensiun: sebesar Rp 130,5 triliun
- Subsidi dan kompensasi: sebesar Rp 218 triliun
Dengan adanya penyerapan belanja yang belum optimal, pemerintah akan terus memantau dan mempercepat pelaksanaan program serta proyek yang telah direncanakan agar dapat memenuhi target anggaran secara keseluruhan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!