Perubahan Mendasar dalam RUU BUMN yang Dibahas oleh Pemerintah dan DPR
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN telah memasuki tahap yang lebih mendalam. Proses ini melibatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam upaya untuk merevisi struktur dan mekanisme pengelolaan BUMN. Salah satu perubahan utama yang dibahas adalah mengenai status kelembagaan BUMN.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Andre Rosiade, menjelaskan beberapa poin penting yang disepakati dalam revisi UU ini. Salah satu hal yang menonjol adalah penghapusan Kementerian BUMN dari struktur hukum yang berlaku. Sebaliknya, lembaga baru akan diatur oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres).
"Kementerian BUMN tidak lagi ada dalam undang-undang ini. Gantiannya adalah sebuah lembaga yang akan ditetapkan oleh Presiden melalui Perpres," ujar Andre usai rapat panitia kerja pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU BUMN. Ia menambahkan bahwa nama pasti dari lembaga tersebut masih akan ditentukan oleh Presiden.
Selain itu, terdapat kesepakatan untuk menghilangkan ketentuan rangkap jabatan khusus dalam struktur BUMN. Hal ini mencakup tidak adanya jabatan rangkap antara menteri dan wakil menteri dalam sistem pengelolaan BUMN.
"Jadi, tidak ada lagi rangkap jabatan menteri dan wakil menteri dalam struktur BUMN," jelas Andre.
Penyesuaian Regulasi Terkait Audit BPK
Salah satu isu yang menjadi perhatian besar dalam revisi ini adalah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap BUMN. Dalam perubahan UU ini, klausul yang sebelumnya menyatakan bahwa pejabat BUMN bukan termasuk pejabat negara atau penyelenggara negara telah dihapus.
"Isu-isu yang bermasalah di masyarakat, salah satunya soal audit BPK. Dulu, BPK hanya bisa mengaudit BUMN untuk tujuan tertentu. Sekarang, sesuai aspirasi masyarakat, BPK diberikan kewenangan penuh untuk mengaudit BUMN sesuai aturan yang berlaku," tambah Andre.
Revisi ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMN. Dengan memberikan kewenangan penuh kepada BPK, diharapkan dapat memastikan bahwa pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Perubahan Struktur dan Tujuan BUMN
Selain perubahan struktur kelembagaan, RUU ini juga menekankan pada peran BUMN sebagai pelaku usaha yang tetap menjaga kepentingan nasional. Dengan transformasi kelembagaan, diharapkan BUMN dapat lebih fokus pada operasional bisnisnya tanpa terganggu oleh konflik kepentingan atau struktur birokrasi yang rumit.
Beberapa perubahan lain yang disepakati dalam RUU ini mencakup peningkatan keterlibatan pemerintah dalam pengawasan BUMN serta penguatan peran lembaga pengawas seperti BPK. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap BUMN.
Langkah Menuju Reformasi BUMN yang Lebih Efektif
Proses revisi UU BUMN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membawa BUMN menuju era baru yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan ekonomi saat ini. Dengan perubahan struktur kelembagaan dan penguatan pengawasan, diharapkan BUMN dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Seiring dengan itu, partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait sangat penting dalam memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan publik. Dengan demikian, BUMN tidak hanya menjadi aset negara, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!