Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Rusia untuk Mengatasi Defisit Anggaran
Pemerintah Rusia mengumumkan rencana peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 20 persen menjadi 22 persen, yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah defisit anggaran akibat perang di Ukraina. Selain itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menyatakan bahwa pemerintah akan menaikkan pajak barang mewah dan dividen saham bagi individu kaya. Kebijakan ini diambil karena penurunan pendapatan dari sektor migas Rusia.
Dampak Kenaikan PPN terhadap Pendapatan Negara
Kementerian Keuangan Rusia menyatakan bahwa kenaikan PPN hingga 22 persen dipengaruhi oleh pelemahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1 persen pada tahun 2025. Dengan kenaikan ini, pendapatan negara diperkirakan akan meningkat hingga 1,3 triliun ruble (sekitar Rp259,9 triliun) setiap tahunnya.
Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa konsumen tidak akan terkena dampak besar dari kenaikan PPN tersebut. Untuk mengurangi beban masyarakat, PPN akan diturunkan menjadi 10 persen untuk beberapa produk pokok seperti roti, olahan susu, obat-obatan, daging sapi, dan produk anak-anak.
Defisit anggaran Rusia mencapai 4,88 triliun ruble (sekitar Rp976 triliun) antara Januari hingga Juli. Pengeluaran ini melebihi target pengeluaran tahunan pemerintah Rusia.
Kekhawatiran terhadap Inflasi
Ahli ekonom dari Yet T-Investment, Sofia Donets, mengkhawatirkan bahwa kenaikan PPN ini dapat memicu lonjakan inflasi sebesar 1,5 persen pada tahun depan. Perusahaan kemungkinan akan menyesuaikan harga untuk menjaga marjin keuntungan mereka.
Menurut Donets, dengan standar yang digunakan, angka 1,5 persen tidak terlalu tinggi. Namun, ia memperkirakan bahwa kenaikan PPN ini akan mengurangi daya beli konsumen, terutama pada kuartal kedua tahun 2026.
Inflasi tahunan Rusia pada awal September 2026 sudah mencapai 8,2 persen, jauh melampaui target Bank Sentral Rusia yang hanya 4 persen.
Kebijakan Kuota Pembelian BBM
Untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemerintah Rusia menerapkan kuota pembelian BBM di beberapa wilayah. Warga hanya diperbolehkan membeli maksimal 10-20 liter setiap kali pembelian.
Presiden Independent Fuel Union (NTS), Pavel Bazhenov, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk membantu rantai pasokan BBM selama masa sulit. Kebijakan ini sudah diterapkan di beberapa pom bensin kecil di Rusia.
Harga BBM di Rusia mengalami kenaikan hingga 40-50 persen akibat kelangkaan BBM. Pemerintah telah meminta perusahaan minyak untuk mengaktifkan kapasitas cadangan guna mengatasi masalah ini.
Penyesuaian Pajak Barang Mewah
Selain kenaikan PPN, pemerintah juga akan menaikkan pajak barang mewah. Hal ini dilakukan sebagai respons atas penurunan pendapatan dari sektor migas. Pajak ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tambahan untuk mendanai kebutuhan pemerintah dalam situasi yang semakin berat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!