Kolaborasi Kemendagri dan OJK untuk Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat sinergi guna mempercepat akses keuangan di berbagai daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, terutama di wilayah yang masih memiliki tingkat pemahaman keuangan yang rendah.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat agar mereka dapat memahami sistem keuangan yang baik dan legal. Ia menyatakan bahwa langkah ini sangat penting untuk memastikan masyarakat bisa mengakses layanan keuangan secara lebih tepat dan efektif. “Ini sangat bagus untuk meningkatkan literasi, dengan memperkuat akses keuangan pada masyarakat,” ujarnya saat menerima audiensi Dewan Komisioner OJK di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Sinergi antara Kemendagri dan OJK sejalan dengan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). SE ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TPAKD memiliki beberapa tujuan strategis, seperti memperluas akses keuangan, menggali potensi ekonomi daerah, mengoptimalkan sumber dana, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
TPAKD dipimpin oleh Sekretaris Daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dengan pengarah terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, Kepala OJK, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI). Tugas dari TPAKD mencakup monitoring dan evaluasi, merumuskan rekomendasi kebijakan, memberikan masukan kepada pemerintah daerah, serta menyusun program percepatan akses keuangan.
Pemetaan tingkat inklusi keuangan di setiap daerah menjadi salah satu fokus utama. Dengan data yang tersedia hingga level kabupaten/kota, kepala daerah dapat lebih cepat mengambil langkah strategis. Tito menegaskan bahwa pendidikan keuangan penting agar sistem perbankan yang dianggap rumit bisa lebih sederhana dibanding praktik rentenir atau pinjaman online ilegal. Selain itu, kolaborasi dengan sektor perbankan dan asosiasi Pemda diharapkan dapat memperluas literasi keuangan di masyarakat.
Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa TPAKD bukan sekadar wadah koordinasi, melainkan motor penggerak literasi dan inklusi keuangan. OJK juga mendorong business matching antara pelaku industri utama di daerah dengan sektor jasa keuangan, sehingga manfaat layanan keuangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Mahendra menambahkan bahwa literasi keuangan menjadi kunci untuk mencegah praktik investasi ilegal. “OJK sendiri telah melakukan penguatan, termasuk melalui Anti-Scam Center yang dapat menelusuri transaksi mencurigakan. Semua perangkat ini harapannya bisa diakses Pemda hingga masyarakat,” jelasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi; Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APUPPT dan Daerah Bambang Mukti Riyadi; serta Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Mohammad Ismail Riyadi.
Langkah kolaboratif ini diharapkan membuka jalan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah, untuk mendapatkan akses keuangan yang aman, legal, dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi lokal maupun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!