Kritik terhadap Menu Program Makan Bergizi Gratis
Ahli gizi dr Tan Shot Yen memberikan kritik terhadap menu yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat bersama Komisi XI DPR. Dalam pertemuan itu, ia mengekspresikan kekhawatirannya terhadap pilihan menu MBG seperti burger, spaghetti, dan produk olahan lainnya.
Menurut dr Tan, menu-menu tersebut tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Ia menyarankan agar MBG lebih fokus pada penyediaan makanan bergizi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, ia ingin anak Sulawesi bisa menikmati kapurung, tetapi saat ini banyak daerah dari Lhoknga hingga Papua hanya diberi burger.
Ia menyoroti bahwa tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia, sehingga penggunaan makanan yang mengandung bahan-bahan industri seperti itu tidak sesuai dengan prinsip nutrisi yang sehat. Dr Tan juga meminta untuk menghentikan distribusi makanan kering yang berbasis pada produk industri, termasuk Ultra-Processed Food (UPF), yaitu makanan yang melalui proses pengolahan intensif dan mengandung banyak zat kimia.
Ia mengusulkan agar 80% dari isi MBG terdiri dari makanan lokal. Meskipun ia menyadari bahwa tidak semua anak suka dengan makanan lokal karena kurang terbiasa, ia menilai tidak etis jika mengikuti permintaan anak-anak semata. Misalnya, jika anak-anak meminta cilok, maka hal itu bisa membahayakan kesehatan mereka.
Standar Operasional Proses Baru untuk MBG
Berdasarkan kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menerapkan standar operasional prosedur (SOP) baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu perubahan utamanya adalah wajibnya setiap koki di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat dari lembaga resmi.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa seluruh koki yang bekerja di dapur harus memiliki sertifikasi. Selain itu, yayasan mitra BGN juga diminta untuk menyediakan koki pendamping. Tujuannya adalah agar ada pengawasan yang lebih ketat dan tanggung jawab yang dibagi antara BGN dan pihak yayasan.
Nanik menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan agar kontrol tidak hanya dilakukan oleh BGN, tetapi juga oleh mitra yayasan. Hal ini penting karena yayasan telah menerima manfaat dari BGN, seperti sewa lahan bangunan, sehingga mereka harus ikut bertanggung jawab jika terjadi insiden atau kejadian luar biasa (KLB).
Selama ini, banyak SPPG yang melanggar SOP terkait teknik memasak. Dengan adanya sertifikasi koki, BGN akan lebih mudah mengontrol apakah bahan makanan dimasak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika terbukti melanggar, BGN akan memberikan sanksi berupa penutupan operasional atau pembatalan layanan SPPG.
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Menghentikan MBG
Meskipun terdapat desakan dari berbagai kalangan setelah terjadinya kasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan. Namun, pemerintah akan melakukan perbaikan terhadap sistem yang ada.
"Kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total," ujar Wakil Kepala BGN di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung program MBG, sambil memastikan keselamatan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!