Perubahan Nomenklatur Bank Klaten Perseroda
DPRD Kabupaten Klaten baru-baru ini menetapkan peraturan daerah terkait PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Klaten Perseroda dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Klaten, Kamis (25/9/2025). Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
Sebelumnya, bank tersebut dikenal dengan nama Bank Perkreditan Rakyat. Ketua DPRD Klaten, Edy Sasongko menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur ini dilakukan untuk memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan daerah. "Setelah dua tahun undang-undang ini diundangkan, daerah-daerah harus menindaklanjuti itu," ujar Edy setelah rapat paripurna.
Ia menambahkan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperluas cakupan layanan perbankan. "Dengan mengganti istilah Bank Perkreditan menjadi Bank Perekonomian, layanan bisa lebih luas dan mencakup berbagai aspek perekonomian masyarakat," jelasnya.
Dalam sidang paripurna tersebut, juga dibacakan laporan panitia khusus (Pansus) 2 DPRD Klaten oleh anggota DPRD Klaten Dewi Anggreani. Dalam laporan tersebut, terdapat 29 poin perubahan yang diatur secara rinci. Perubahan ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dalam penyesuaian nomenklatur dan perluasan lingkup usaha PT. BPR Bank Klaten Perseroda.
Pemerintah Kabupaten Klaten hadir dalam acara ini melalui Asisten II Setda Klaten M. Nasir, yang mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Ia menjelaskan bahwa PT. BPR Bank Klaten adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan. "Sahamnya 100 persen dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Klaten," ujar Nasir.
PT. BPR Bank Klaten juga turut serta dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, bank ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan memberikan akses keuangan bagi masyarakat. Nasir menekankan bahwa bank ini dituntut untuk terus mengembangkan layanan usahanya guna mendukung pembangunan desa dan memperkuat pembangunan daerah secara keseluruhan.
Dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini, diharapkan menjadi payung hukum dalam penyesuaian nomenklatur dan perluasan lingkup usaha PT. BPR Bank Klaten Perseroda. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan keuangan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain:
- Penyesuaian nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
- Peningkatan cakupan layanan perbankan untuk masyarakat.
- Pengembangan usaha perbankan yang lebih luas dan berkelanjutan.
- Peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
- Penguatan peran bank dalam mendukung pembangunan desa dan daerah.
Perubahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan PT. BPR Bank Klaten Perseroda dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian Kabupaten Klaten.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!