Ahli Sebut Prabowo Harus Sampaikan Isu Palestina di PBB

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Presiden Prabowo Subianto akan Hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang akan berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kehadiran Prabowo dalam forum internasional ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat citra Indonesia di dunia. Terutama karena ia akan menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, yang menjadi isu penting dalam diplomasi global.

Sebagai seorang tokoh politik dan ahli keamanan, Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai bahwa negara yang memiliki keteguhan moral akan dianggap sebagai negara profesional dan dapat dipercaya. Ia menekankan bahwa sikap Indonesia yang konsisten dalam mendukung Palestina akan menjadi bagian dari prinsip yang memperkuat reputasi negara.

"Di dunia saat ini, negara tidak hanya dinilai dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dari konsistensi moral. Ini menjadi soft power yang bisa membuat Indonesia dipercaya dalam kerja sama ekonomi dan keamanan nantinya," ujarnya.

Fahmi menambahkan bahwa dukungan terhadap Palestina telah menjadi bagian dari identitas Indonesia di mata dunia. Maka dari itu, ia berharap Prabowo menyampaikan pembelaannya terhadap Palestina dalam pidatonya, karena hal ini berkaitan dengan komitmen negara dan reputasi.

Posisi Indonesia di Tengah Isu Global

Direktur Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa pidato Prabowo dalam forum dunia ini memiliki fungsi strategis untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang netral dan berpengaruh. Ia menjelaskan bahwa prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia tidak terikat pada kekuatan besar tertentu, tetapi tetap aktif berperan dalam isu global, termasuk upaya mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Menurut Agung, prinsip politik luar negeri bebas aktif membuat Indonesia tidak terikat pada satu kekuatan besar. Namun, di saat yang sama, Indonesia tetap berperan aktif dalam isu global, termasuk upaya mengakhiri konflik bersenjata Israel-Palestina.

"Pidato nanti seharusnya bisa mengokohkan posisi daya tawar Indonesia sebagai negara yang berada di tengah, memainkan politik luar negeri yang bebas aktif," ujar Agung.

Isu Global yang Akan Diangkat dalam Pidato

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Hariyat, memastikan bahwa Prabowo akan menyampaikan pandangan Indonesia terhadap dinamika global terkini dalam pidatonya. Hal ini mencakup sikap terhadap serangan ke Qatar serta isu Palestina yang selalu menjadi bagian penting dalam diplomasi Indonesia.

"Pasti juga isu Palestina akan dibawa," kata Tri Hariyat dalam konferensi pers di Kantor Kemenlu pada Kamis (11/9). Selain itu, Indonesia juga akan mendorong reformasi PBB secara lebih adil agar memperkuat peran negara-negara berkembang.

"Perlunya satu reformasi sistem multilateral, tentu juga dorongan peranan yang lebih penting bagi negara global south," tambahnya.

Kesempatan untuk Menyampaikan Sikap Nasional

Sidang Majelis Umum PBB memberi kesempatan bagi semua pemimpin negara anggota untuk menyampaikan sikap resmi atau pernyataan nasionalnya di forum dunia. Dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 145 di antaranya terjadwal akan hadir. Mereka terdiri dari 137 kepala negara/pemerintahan, 5 wakil presiden, dan 3 wakil perdana menteri. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah menjelang hari pelaksanaan.