Menteri Dalam Negeri Ajak Pemda Belajar Praktik Terbaik BUMD dari Jepang
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Jepang. Menurutnya, langkah ini sangat krusial dalam mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disampaikan oleh Mendagri saat membuka Seminar Internasional Jepang-Indonesia bertema “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, pada Kamis (25/9/2025).
Jepang Sebagai Rujukan Tata Kelola BUMD
Dalam sambutannya, Tito mengapresiasi partisipasi berbagai perwakilan Jepang, termasuk kepala daerah dan pimpinan lembaga, yang berbagi pengalaman tentang pengelolaan usaha daerah. Ia menekankan bahwa hubungan Indonesia–Jepang telah lama terjalin erat, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.
“Hubungan ini sangat penting bagi Indonesia, karena Jepang adalah negara maju di Asia dan dunia, serta dihormati karena kemajuannya,” ujar Mendagri.
Ia menambahkan bahwa Jepang dapat menjadi rujukan dalam membangun BUMD yang sehat, transparan, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan. Beberapa contoh keberhasilan yang dibahas dalam forum ini antara lain praktik pengelolaan air minum oleh Kota Kitakyushu dan pemanfaatan potensi lokal di Kota Shiranuka yang sukses mendatangkan pemasukan signifikan.
Potensi Besar, Tantangan Serius
Tito menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber daya alam melimpah, wilayah luas, serta jumlah penduduk yang besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Saat ini, Indonesia memiliki 1.091 BUMD yang mayoritas bergerak di sektor air minum, perbankan, dan pertambangan.
Sayangnya, tidak semua BUMD mampu menyumbangkan keuntungan bagi daerah. Masih banyak yang justru merugi karena kelemahan tata kelola dan intervensi politik.
“Ini yang kami awasi di Kemendagri, karena pemegang saham terbesar BUMD adalah pemerintah daerah. Manajemen harus sehat agar tidak menjadi beban, tapi justru menjadi penggerak ekonomi,” tegas Tito.
Momentum Belajar dan Berbagi
Seminar internasional ini diharapkan menjadi momentum pertukaran pengalaman antara pemerintah daerah Indonesia dan Jepang. Dengan meniru praktik terbaik yang sudah terbukti berhasil, BUMD di Indonesia bisa lebih berdaya saing, berkontribusi pada PAD, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui seminar ini kami berharap kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang hadir dan membawa perubahan nyata di daerah masing-masing,” ujar Mendagri.
Tokoh-Tokoh yang Hadir
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir; Dirjen Koordinasi Kebijakan Kemendagri dan Komunikasi Jepang Tanaka Masaya; Wakil Duta Besar Jepang di Indonesia Takabayashi Hiroki; Kepala Perwakilan JICA Indonesia Takeda Sachiko; Wali Kota Shiranuka, Hokkaido, Tanano Takao; Wali Kota Batam Amsakar Achmad; serta para perwakilan Pemda dari berbagai daerah di Indonesia.
Dengan adanya forum internasional ini, diharapkan muncul langkah konkret untuk memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah, sekaligus mempererat kerja sama strategis Indonesia–Jepang di masa mendatang.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!