Kembangkan Ekonomi Daerah, Mendagri Dorong Pemda Pelajari Pengelolaan BUMD Jepang

Pentingnya Belajar Praktik Baik Pengelolaan BUMD dari Jepang

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah daerah perlu mempelajari praktik baik pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) dari negara lain, khususnya Jepang. Langkah ini dinilai sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Pernyataan ini disampaikan Tito saat membuka Seminar Internasional Jepang-Indonesia dengan tema “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, pada hari Kamis (25/9/2025). Dalam acara tersebut, ia menyambut baik kehadiran para perwakilan Jepang, termasuk kepala daerah hingga pimpinan lembaga, yang berbagi pengalaman dalam mengelola usaha daerah.

Tito menyatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Jepang telah terjalin cukup lama dan berjalan harmonis. Berbagai kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan juga telah terbangun antara kedua negara. Ia menilai hubungan ini sangat penting bagi Indonesia karena Jepang adalah salah satu negara maju di Asia dan dunia, serta dikenal sebagai negara yang dihormati karena kemajuannya.

Menurut Tito, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, serta jumlah penduduk yang besar. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pembangunan dan keuangan daerah yang efektif. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah optimalisasi BUMD. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 1.091 BUMD, yang sebagian besar bergerak di sektor air minum, perbankan, hingga pertambangan.

Namun, Tito menyatakan bahwa tidak semua BUMD mampu memberikan kontribusi optimal. Masih ada beberapa BUMD yang mengalami kerugian akibat manajemen yang lemah atau bahkan dipengaruhi oleh faktor politik. Hal ini menjadi fokus pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena pemegang saham terbesar dari BUMD adalah pemerintah daerah.

Tito berharap seminar internasional ini menjadi momentum untuk belajar dari Jepang dalam membangun BUMD yang sehat dan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Ia mencontohkan keberhasilan Kota Kitakyushu dalam mengelola usaha air minum serta Kota Shiranuka yang berhasil memanfaatkan potensi daerah menjadi sumber pendapatan.

Forum ini juga diharapkan menjadi ajang pertukaran pengalaman antardaerah di Indonesia dan Jepang. Tito berharap nanti dapat belajar dari beberapa tokoh yang hadir dalam seminar tersebut.

Selain Tito, hadir dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Koordinasi Kebijakan Kemendagri dan Komunikasi Jepang Tanaka Masaya, serta Wakil Duta Besar Jepang di Indonesia Takabayashi Hiroki. Turut hadir pula Kepala Perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Kantor Indonesia Takeda Sachiko, Wali Kota Shiranuka, Hokkaido, Tanano Takao; Wali Kota Batam Amsakar Achmad; perwakilan pemda dari Indonesia; serta pejabat terkait lainnya.