Kenaikan Kasus Keracunan di Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mengundang Kekhawatiran
Beberapa lembaga dan organisasi masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu kejadian yang menimpa puluhan murid dan guru di SDN 12 Benua Kayong, Ketapang, pada Rabu, 24 September 2025, menjadi perhatian khusus. Mereka diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi ikan hiu goreng sebagai menu MBG hari itu.
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban keracunan MBG per 21 September 2025 mencapai 6.452 orang. Angka ini naik sebanyak 1.092 kasus dibandingkan data sepekan sebelumnya. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai kondisi ini tidak normal dan menyarankan pemerintah untuk segera menetapkan kejadian luar biasa serta menghentikan sementara program MBG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan sementara program MBG. Menurut Izzudin Al Farras, hingga 28 Agustus 2025, MBG telah menjangkau 23 juta penerima manfaat, namun lebih dari 4.000 orang menjadi korban keracunan. "Sayangnya, persoalan ini hanya dipandang sebagai angka statistik tanpa evaluasi serius," ujar Izzudin dalam diskusi daring.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menyarankan pemerintah untuk segera menghentikan sementara jalannya program MBG. Niti Emiliana, ketua YLKI, menyoroti pentingnya pembenahan pelatihan, standar, dan jaminan sanitasi pada sarana dan prasarana dapur SPPG. Selain itu, perlu diperketat standar jaminan keamanan pangan agar hak mutlak bagi penerima manfaat dapat terpenuhi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan meminta pemerintahan Prabowo untuk menghentikan seluruh dapur MBG yang sudah beroperasi. Eva Nurcahyani, staf Divisi Riset ICW, menyatakan bahwa masalah yang terjadi dalam program MBG sudah tidak bisa lagi dimaklumi. "Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera menghentikan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," katanya.
ICW mencatat adanya berbagai masalah dalam program MBG, seperti ketimpangan kualitas menu dan peralatan makan, porsi yang tidak sesuai, serta banyaknya makanan yang tidak tersantap oleh siswa karena tidak selera. Selain itu, inklusivitas menu makanan juga bermasalah, khususnya menu untuk siswa di sekolah luar biasa (SLB) yang masih diseragamkan dengan siswa di sekolah reguler.
Masih ada keluhan dari para guru yang mendapatkan beban tambahan tanpa insentif. Selain itu, ditemukan keterlibatan anggota dewan, kepolisian, hingga anggota militer dalam proyek program makan bergizi gratis ini.
The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total MBG. Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, peneliti bidang sosial TII, menyatakan maraknya kasus keracunan ini harus dijadikan alarm keras bagi pemerintah. Ia berharap program MBG dihentikan terlebih dahulu untuk mendalami akar masalah terulangnya keracunan di lapangan.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) turut mendesak pemerintah segera melakukan moratorium atau penghentian sementara program MBG. Fahriza Marta Tanjung, Sekjen FSGI, menilai program unggulan Prabowo itu tidak disertai perencanaan matang, sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa, menambah beban bagi guru dan sekolah, serta membuka potensi kerugian negara.
Badan Gizi Nasional (BGN) menolak desakan berbagai pihak untuk menghentikan sementara program MBG. Dadan Hindayana, kepala BGN, menyatakan akan melakukan perbaikan sembari tetap mengejar target penerima manfaat. Ia memilih mendahulukan mengejar target jumlah penerima manfaat. "Utamanya adalah bagaimana target bisa dipenuhi," kata Dadan.
Mengenai maraknya kasus keracunan, Dadan mengaku memahami banyak pihak yang khawatir. Meski demikian, ia menyebutkan total sajian makanan keracunan hanya 4.711 porsi dari 1 miliar porsi yang sudah dimasak selama sembilan bulan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini berjalan. "Jadi, alhamdulillah sebagian besar anak memang senang dengan program makan bergizi."
BGN juga akan membuka kantor di setiap kabupaten dan kota guna memperpendek jarak pemantauan. Kantor ini ditargetkan akan beroperasi mulai 2026. Saat ini, pengawasan masih dilakukan terpusat oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat mengenai pemberhentian sementara hingga evaluasi total MBG. Pemerintah, kata dia, berupaya menanggulangi masalah keracunan. Namun, Juri menekankan pemerintah tidak bisa menghentikan program ungulan Presiden Prabowo itu secara total.
"Sambil jalan kami perbaiki, tapi tidak perlu menghentikan secara total," katanya sambil menambahkan, "Kata Presiden Prabowo Subianto, MBG harus betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan anak-anak." Juri mengatakan pemerintah tak mau program MBG ini mengalami demoralisasi akibat kasus keracunan makanan. "Pasti akan kami cari jalan keluar untuk mengatasi kejadian yang tidak diharapkan ini," tutur dia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!