Komisi IX DPR RI Minta Penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis
Komisi IX DPR RI menyoroti berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang menjadi salah satu andalan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai perlu adanya peningkatan kualitas agar bisa lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Untuk itu, Komisi IX telah menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah ahli dan organisasi yang fokus pada isu kesehatan serta pendidikan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pihak-pihak terkait perlu segera mencari alternatif pengelolaan MBG yang lebih efisien. Ia mengusulkan agar sekolah diberikan kewenangan penuh dalam menyediakan menu makanan bergizi bagi siswa.
“Perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” ujarnya saat berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).
Menurutnya, sejak awal berjalannya program MBG, pihak yayasan dan UMKM dilibatkan dalam pengelolaan dapur dan distribusi makanan. Namun, model ini belum mampu menjamin kualitas dan higienitas makanan. Ia menilai pihak sekolah lebih memahami kebutuhan dan selera anak didiknya.
“Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” tambahnya.
Yahya juga menyoroti masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG. Ia menyarankan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan, membuka kanal pengaduan publik, serta memastikan pengawasan yang ketat agar dana benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi IX DPR RI dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa organisasi seperti Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Rekomendasi dari audiensi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan program MBG.
“Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” pungkasnya.
Tantangan Utama dalam Pelaksanaan MBG
Beberapa tantangan utama yang dihadapi program MBG antara lain:
- Kualitas dan Higienitas Makanan: Masih ada kekhawatiran tentang standar kebersihan dan kualitas makanan yang disajikan.
- Transparansi Anggaran: Ada kekhawatiran bahwa dana yang dialokasikan tidak sepenuhnya tersalurkan sesuai rencana.
- Partisipasi Sekolah: Peran sekolah dalam pengelolaan program masih kurang optimal.
- Pemahaman Kebutuhan Anak: Pihak sekolah lebih memahami selera dan kebutuhan anak-anak dibandingkan mitra eksternal.
Langkah Perbaikan yang Diharapkan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
- Peningkatan Partisipasi Sekolah: Memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah dalam mengelola program MBG.
- Penguatan Pengawasan: Memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan program.
- Peningkatan Transparansi: Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Kolaborasi dengan Stakeholder: Melibatkan lebih banyak pihak terkait, termasuk organisasi nirlaba dan komite sekolah.
Harapan dari Audiensi Komisi IX
Audiensi yang akan digelar Komisi IX DPR RI dengan berbagai organisasi dan ahli diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk penyempurnaan program MBG. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan gizi bagi anak-anak, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!