Kakanwil BPN Aceh: Tata Ruang Bukan Untuk Tujuan Uang, Bacakan Amanat Menteri di Hantaru Ke-65

Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang ke-65 di Aceh

Pada hari Rabu (24/9/2025), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Aceh menyelenggarakan upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) ke-65. Acara ini dilaksanakan di lapangan upacara Kanwil BPN Aceh, yang juga menjadi momen penting dalam merayakan Undang-Undang Pokok Agraria.

Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh, Dr Arinaldi SSiT SH MM, membacakan amanat Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Dalam amanat tersebut, disampaikan bahwa momentum Hantaru tahun ini mengingatkan semua pihak akan pentingnya pengelolaan tanah dan ruang dengan adil serta berkelanjutan. Dari tanah yang terdaftar, tumbuh kepastian hukum; dari sawah yang terlindungi lahir ketahanan pangan; dan dari ruang yang tertata muncul kepastian investasi dan peluang usaha. "Ringkasnya, tata ruang jangan berubah menjadi tata uang, camkan itu," ujar Arinaldi.

Beberapa poin penting disampaikan dalam amanat tersebut. Pertama, kepastian hukum hak atas tanah sebagai nilai strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diharapkan dapat memperluas bidang tanah bersertifikat, mengurangi konflik agraria, serta memperkuat dasar kepastian hukum.

Selain itu, Menteri menegaskan perhatian terhadap tanah ulayat dan masyarakat hukum adat, dengan memberikan pengakuan dan legalitas sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat adat. Percepatan implementasi sertipikat elektronik dan digitalisasi layanan pertanahan juga ditekankan demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat.

Dari sisi tata ruang, Menteri menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen konkret pengendalian ruang yang sekaligus menjadi target nasional. Pemerintah daerah diharapkan turut mendukung penuh upaya penyusunan RDTR tersebut.

Amanat juga menekankan perlunya sinergi lintas instansi, baik dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, dalam upaya mencegah praktik mafia tanah dan penyelesaian konflik pertanahan. Pengelolaan aset negara dan daerah juga harus diperhatikan agar terdaftar serta dikelola dengan baik, sehingga terhindar dari potensi sengketa maupun kerugian negara.

Peran agraria dan tata ruang dikaitkan dengan visi besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045, bahwa pengelolaan tanah dan ruang yang adil, tertib, dan berkelanjutan adalah pondasi bagi pembangunan nasional jangka panjang. Komitmen kuat pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah dan penyelamatan potensi kerugian negara juga ditegaskan sebagai bentuk nyata keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Kanwil BPN Aceh terus berkomitmen menghadirkan layanan pertanahan yang semakin efektif dan efisien melalui inovasi strategis. Salah satu terobosan yang telah diwujudkan adalah peluncuran Peralihan Hak secara Elektronik pada 9 September lalu. Program ini diharapkan menjadi langkah maju dalam mempercepat proses pelayanan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peringatan Hantaru tahun ini mengangkat tema “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita”, yang hadir saat upacara seluruh jajaran Kanwil BPN Aceh. Turut hadir dalam acara tersebut Kabag TU, para Kepala Bidang Kanwil BPN Aceh, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar bersama jajaran.