Masalah Keracunan di Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di berbagai sekolah di Indonesia kini tengah menghadapi masalah serius. Sejak pelaksanaannya, sebanyak 5.000 siswa dilaporkan mengalami keracunan. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kualitas program tersebut. Selain itu, Yayasan MBG juga berpotensi terkena tuntutan hukum akibat peristiwa ini.
Menurut Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik sekaligus dosen hukum di Universitas Trisakti, pihak yang bertanggung jawab atas insiden keracunan harus diberikan sanksi yang sesuai. Ia menyoroti bahwa dapur-dapur MBG yang mengelola makanan untuk siswa juga harus bertanggung jawab.
"Jadi mereka harus bertanggung jawab. Ujung-ujungnya hanya ada sanksi dari BGN dan di situ semua sanksinya. Untuk dapur-dapur hanya dihentikan saja, dialihkan saja. Tidak ada sanksi. Harusnya ada sanksi pidana disitu," ujarnya dalam wawancara dengan Bisnis, Kamis (25/9/2025).
Trubus menekankan bahwa tanggung jawab tidak boleh hanya dilempar kepada pemerintah. Ia menilai yayasan MBG serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan program harus memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini termasuk dalam hal regulasi dan penanggung jawab jika terjadi masalah seperti keracunan.
Menurutnya, saat ini belum ada aturan pasti yang menentukan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus seperti ini. "Perjanjian itu dibuat oleh siapa yang bertanggung jawab. Kalau terjadi keracunan atau masalah lainnya, maka itu menjadi tanggung jawab," katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap aturan penyelenggaraan MBG. Menurutnya, saat ini aturan yang berlaku hanya bersifat teknis, bukan undang-undang. Oleh karena itu, Trubus menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan DPR untuk menyusun Undang-Undang yang lebih jelas.
"Jadi pemerintah sekarang harus menyusun [bersama] DPR untuk membuat Undang-Undang itu. Termasuk nanti dihitung mengenai hak dan kewajiban. Termasuk sanksi-sanksinya diatur di situ," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem MBG. Salah satu yang perlu diperketat adalah sertifikasi bagi seluruh petugas BGN, terutama juru masak dan tim pengawas. Saat ini masih banyak pihak yang belum memiliki sertifikat resmi.
Selain itu, Trubus juga menyarankan pembentukan tim investigasi independen yang terdiri dari akademisi, ahli gizi, teknokrat, hingga mahasiswa. Tim ini akan membantu mengidentifikasi penyebab dan solusi untuk menghindari terulangnya insiden serupa di masa depan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih aman dan efektif, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi para siswa.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!